Berita

Demo di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara/RMOLSumut

Politik

Ini Alasan Warga Simalungun Geruduk Kantor DPD PDIP Sumut Di Tengah Pandemik

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6).

Mereka mendesak agar PDIP tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi GPS, Andry CH Saragih mengatakan, sejak 10 tahun kepemimpinan Bupati JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera.


“Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apa-apa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio,” kata dia.

Selama kepemimpinan JR, lanjut Andry, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI.

“Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yang kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton,” sebutnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai, salah satunya PDIP.

“Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemik ini tidak memungkinkan,” tandasnya.

Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, David Ginting, di dalam gedung.

Usai menerima massa, kepada wartawan David mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima.

“Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP,” pungkasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya