Berita

Demo di Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara/RMOLSumut

Politik

Ini Alasan Warga Simalungun Geruduk Kantor DPD PDIP Sumut Di Tengah Pandemik

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Puluhan warga Simalungun yang menamakan diri Gerakan Peduli Simalungun (GPS) berunjuk rasa ke Kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara di Jalan Jamin Ginting, Kota Medan, Jumat (19/6).

Mereka mendesak agar PDIP tidak mengusung sosok-sosok yang menurut mereka terindikasi akan membangun dinasti politik di Kabupaten Simalungun.

Koordinator aksi GPS, Andry CH Saragih mengatakan, sejak 10 tahun kepemimpinan Bupati JR Saragih di Simalungun, rakyat tidak semakin sejahtera. Justru, kata dia, JR dan kroninya yang semakin sejahtera.


“Sebelum jadi bupati dia tidak membawa apa-apa. Tapi sekarang sudah punya helikopter, punya universitas, punya hotel, stasiun TV dan radio,” kata dia.

Selama kepemimpinan JR, lanjut Andry, begitu banyak dugaan korupsi yang sempat muncul ke permukaan namun tidak ditindak. Buruknya pemerintahan JR juga tercermin dari predikat disclaimer tiga tahun berturut-turut dari BPK RI.

“Simalungun kan mau pesta demokrasi. Artinya JR Saragih, akan mendukung abangnya, Anton Saragih untuk menjadi Bupati Simalungun. Kita tahu JR tidak punya prestasi apa-apa di Simalungun. Kami khawatir, pola-pola lama yang kami duga dosa JR akan berpotensi terjadi di Anton,” sebutnya, dikutip Kantor Berita RMOLSumut.

Dalam memuluskan pencalonannya menuju Bupati Simalungun, Anton diketahui telah mendaftar ke sejumlah partai, salah satunya PDIP.

“Anton sudah mendaftar ke PDIP. Kita tahu PDIP pemenang pemilu, PDIP partai wong cilik. Besar keinginan kami PDIP, dengan Ketum Ibu Megawati Soekarnoputri bisa menyerap aspirasi ini. Sebetulnya kami ingin ke Jakarta bertemu beliau, tapi karena situasi pandemik ini tidak memungkinkan,” tandasnya.

Setelah berorasi beberapa saat, perwakilan pengunjukrasa kemudian diterima oleh Wakil Ketua DPD PDIP Sumut, David Ginting, di dalam gedung.

Usai menerima massa, kepada wartawan David mengatakan bahwa aspirasi pengunjukrasa mereka terima.

“Tapi kalau soal pencalonan kan ada mekanisme tersendiri yakni di DPP. Kami tunduk dan patuh apa keputusan DPP,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya