Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un/Net

Dunia

Peningkatan Ketegangan Dengan Korsel Jadi Cara Korut 'Sentil' AS

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 16:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hubungan Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini dipenuhi oleh berbagai pernyataan dan tindakan bermusuhan. Yang paling membuat tegang adalah ketika Korut meledakkan kantor penghubung antar Korea di Kaesong pada Selasa (16/6).

Mantan Sekretaris Kebijakan Luar Negeri Presiden Korsel, Chang Ho-jin, mengatakan, peningkatan ketegangan yang dilakukan oleh Korut semata-mata ditujukan sebagai peringatan kepada Amerika Serikat (AS) untuk segera menyelesaikan masalah dengan Pyongyang.

"Trump dapat merasakan kebutuhan untuk berbicara dengan Korea Utara untuk mengelola situasi untuk saat ini, dan secara terbuka mengklaim bahwa ia telah menangkal kemungkinan provokasi militer yang mengancam Kim," ujar Chang Ho-jin, seperti dilansir Reuters.


"Dengan meningkatkan ketegangan antar-Korea, Korea Utara juga bisa berharap Korea Selatan akan mendorong lebih keras untuk mendapatkan pembebasan sanksi untuk proyek-proyek ekonomi bersama yang sejauh ini sulit dipahami," lanjutnya.

Pernyataan Chang sendiri sesuai dengan berbagai peringatan yang diberikan oleh Korut.

Seperti ketika adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong yang mengatakan akan mengakhiri komunikasi antar-Korea yang tidak perlu.

Sejak 2018, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump telah melakukan tiga kali pertemuan. Di Singapura, Vietnam, dan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang menjadi perbatasan antar-Korea. Semuanya dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan denuklirisasi.

Kendati begitu, hingga saat ini, sudah dua tahun lamanya, dialog tersebut tidak memberikan kemajuan meski Korut telah melakukan berbagai persyaratan yang diminta oleh AS.

Di samping itu, Korsel selama ini juga telah menyuarakan akan membantu Korut untuk mencabut sanksi AS dengan imbalan tidak akan ada provokasi di Semenanjung Korea.

Seperti halnya dialog denuklirisasi, sanksi tersebut tidak kunjung dicabut meski di tengah pandemik Covid-19.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Program Belanja Dikebut, Pemerintah Kejar Transaksi Rp110 Triliun

Sabtu, 27 Desember 2025 | 08:07

OJK Ingatkan Risiko Tinggi di Asuransi Kredit

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:48

Australia Dukung Serangan Udara AS terhadap ISIS di Nigeria

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:32

Libur Natal Pangkas Hari Perdagangan, Nilai Transaksi BEI Turun Tajam

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:17

Israel Pecat Tentara Cadangan yang Tabrak Warga Palestina saat Shalat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:03

Barzakh itu Indah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:38

Wagub Babel Hellyana seperti Sendirian

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:21

Banjir Cirebon Cermin Politik Infrastruktur Nasional Rapuh

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:13

Jokowi sedang Balas Dendam terhadap Roy Suryo Cs

Sabtu, 27 Desember 2025 | 06:06

Komdigi Ajak Warga Perkuat Literasi Data Pribadi

Sabtu, 27 Desember 2025 | 05:47

Selengkapnya