Berita

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un/Net

Dunia

Peningkatan Ketegangan Dengan Korsel Jadi Cara Korut 'Sentil' AS

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 16:40 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Hubungan Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini dipenuhi oleh berbagai pernyataan dan tindakan bermusuhan. Yang paling membuat tegang adalah ketika Korut meledakkan kantor penghubung antar Korea di Kaesong pada Selasa (16/6).

Mantan Sekretaris Kebijakan Luar Negeri Presiden Korsel, Chang Ho-jin, mengatakan, peningkatan ketegangan yang dilakukan oleh Korut semata-mata ditujukan sebagai peringatan kepada Amerika Serikat (AS) untuk segera menyelesaikan masalah dengan Pyongyang.

"Trump dapat merasakan kebutuhan untuk berbicara dengan Korea Utara untuk mengelola situasi untuk saat ini, dan secara terbuka mengklaim bahwa ia telah menangkal kemungkinan provokasi militer yang mengancam Kim," ujar Chang Ho-jin, seperti dilansir Reuters.


"Dengan meningkatkan ketegangan antar-Korea, Korea Utara juga bisa berharap Korea Selatan akan mendorong lebih keras untuk mendapatkan pembebasan sanksi untuk proyek-proyek ekonomi bersama yang sejauh ini sulit dipahami," lanjutnya.

Pernyataan Chang sendiri sesuai dengan berbagai peringatan yang diberikan oleh Korut.

Seperti ketika adik perempuan Kim Jong Un, Kim Yo Jong yang mengatakan akan mengakhiri komunikasi antar-Korea yang tidak perlu.

Sejak 2018, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump telah melakukan tiga kali pertemuan. Di Singapura, Vietnam, dan Zona Demiliterisasi (DMZ) yang menjadi perbatasan antar-Korea. Semuanya dilakukan untuk menghasilkan kesepakatan denuklirisasi.

Kendati begitu, hingga saat ini, sudah dua tahun lamanya, dialog tersebut tidak memberikan kemajuan meski Korut telah melakukan berbagai persyaratan yang diminta oleh AS.

Di samping itu, Korsel selama ini juga telah menyuarakan akan membantu Korut untuk mencabut sanksi AS dengan imbalan tidak akan ada provokasi di Semenanjung Korea.

Seperti halnya dialog denuklirisasi, sanksi tersebut tidak kunjung dicabut meski di tengah pandemik Covid-19.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya