Berita

Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution/Net

Politik

Syahrial Nasution: Pancasila Punya Negara, Bukan Punya Presiden!

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 10:28 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Polemik RUU Haluan Ideologi Pancasila masih berlanjut, sekalipun pemerintah telah meminta DPR untuk menunda pembahasan dan melakukan serap aspirasi rakyat.

Kritik rakyat pada RUU inisiatif DPR ini muncul lantaran mereka khawatir akan jadi pintu masuk paham komunisme. Selain itu, publik juga khawatir pemerintah akan jadi pemegang kebenaran tunggal tafsir Pancasila, hingga takut Pancasila akan diubah.

Sejurus itu, Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dia tidak ingin di kemudian hari tafsir Pancasila dimonopoli untuk memukul kelompok tertentu.


Oleh banyak kalangan, RUU yang terdiri dari 60 pasal ini disebut menyiratkan adanya upaya untuk memonopoli penafsiran atas Pancasila. Sebab, di dalam RUU itu terdapat pengertian dan ciri manusia Pancasila, masyarakat Pancasila, demokrasi politik Pancasila, dan demokrasi ekonomi Pancasila.

“Pancasila bukan alat pemukul, tapi untuk merangkul. Pancasila punya negara, bukan punya presiden,” tegas Syahrial Nasution dalam akun Twitter pribadi, Jumat (19/6).

Dia menegaskan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu yang haram digunakan untuk mengadu domba. Sementara Bhinneka Tunggal Ika, sambungnya, adalah sebuah jiwa masyarakat Indonesia, bukan sekadar rasa.

“NKRI milik semua, bukan milik penguasa! Yang begini ini, buzzeRp nggak paham. Makanya, mereka bungkam!” tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya