Berita

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro/Net

Dunia

Ditentang Oposisi, Pembentukan Dewan Pemilihan Nasional Venezuela Sudah Sesuai Konstitusi

JUMAT, 19 JUNI 2020 | 09:25 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Venezuela akan segera menggelar pemilihan legislatif untuk tahun ini. Mempersiapkan hal tersebut, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro akan membentuk Dewan Pemilihan Nasional atau Venezuelan National Electoral Council 2020.

Sayangnya, pemimpin oposisi, Juan Guaido, menentang hal tersebut. Padahal, pembentukan Dewan Pemilihan Nasional sendiri sesuai dengan Meja Dialog Nasional yang dimulai sejak September 2019.

Dalam poin kedua implementasi Meja Dialog Nasional, tertera bahwa Dewan Pemilihan Nasional baru akan dibentuk untuk melaksanakan pemilihan parlemen 2020.  


"Kedua, pembentukan Dewan Pemilihan Nasional yang baru, untuk melaksanakan pemilihan parlemen yang dijadwalkan untuk 2020 sesuai dengan konstitusi," bunyi poin kedua Meja Dialog Nasional, berdasarkan keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Venezuela di Jakarta kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (19/6).

Adapun entitas yang bertugas untuk memilih Dewan Pemilihan Nasional adalah Komite Nominasi Majelis Nasional yang dibentuk pada Maret.

Pembaruan Dewan Pemilihan Nasional sendiri bertujuan untuk menghindarkan kebuntuan politik. Mengingat, konfigurasi parlemen saat ini mencegah kekuatan politik mana pun untuk mencapai mayoritas yang memenuhi syarat dua pertiga dari suara.

"Diperlukan untuk menunjuk otoritas pemilu yang baru," ujar kedutaan.

Kebutuhan untuk membentuk otoritas pemilu baru juga semakin tinggi untuk menghindari kekosongan konstitusi saat berakhirnya mandat parlemen pada Januari 2021. Selain itu, tenggat waktu pemilihan pun sudah habis.

Kendati begitu, para pemimpin partai oposisi justru menuntut untuk menghilangkan Dewan Pemilihan Nasional kepada Mahkamah Agung. Ini tidak sesuai dengan konsitusi, Pasal 336, paragraf 7.

"Deklarasi penghilangan legislatif tidak konstitusional ketika telah mendikte norma atau tindakan yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan dengan Konstitusi ini, atau telah mengeluarkannya secara tidak lengkap, dan menetapkan istilah dan, jika perlu, pedoman koreksinya," punyi pasal tersebut.

Dan sesuai dengan Pasal 336, paragraf 9, pembaruan otoritas Dewan Pemilihan Nasional telah menjadi tindakan hukum, dilakukan dengan kepatuhan terhadap Konstitusi, yang membela hak-hak politik rakyat Venezuela, tetapi yang juga merupakan bagian dari proses dialog politik nasional.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya