Dutabesar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi/Net
Penanganan wabah Covid-19 oleh Korea Selatan telah banyak dipuji, baik oleh negara lain ataupun warganya sendiri. Padahal, Korea Selatan memiliki ancaman yang besar mengingat keterhubungannya yang tinggi dengan China.
Lalu, apa yang membuat Korea Selatan berhasil mengontrol penyebaran infeksi?
Dutabesar RI untuk Korea Selatan, Umar Hadi, mengatakan, dekatnya geografis dan tingginya keterhubungan dengan China menjadi alasan Korea Selatan untuk lebih peka dan lebih cepat menyalakan "alarm" bahaya.
"Pada 15 Januari, saya ingat hari itu, saya sempat bertanya kepada Menteri Kesehatan (Korea Selatan). Beliau jelaskan, 'kita sudah persiapkan'," papar Umar Hadi dalam diskusi virtual "Tangkis Corona Cara Korea) yang diselenggarakan oleh Jejaring Media Siber Indonesia (JMSI) pada Kamis (18/6).
Umar Hadi juga mengatakan, pengalaman Korea Selatan dengan wabah SARS dan MERS membuat sistem kesehatan masyarakat di sana memiliki kapasitas untuk menghadapi wabah penyakit menular.
Namun begitu, menurut Umar Hadi, ada tiga hal berdasarkan analisisnya yang membuat Korea Selatan berhasil mengontrol penyebaran Covid-19.
"Pertama, ada kesiapsiagaan dari otoritas kesehatan nasional hingga daerah. Antisipasi sudah ada sehingga otoritas kesehatan publik mampu melakukan 30 ribu tes setiap hari," ujarnya.
Dalam hal tersebut, otoritas kesehatan juga memiliki kemampuan untuk melakukan pelacakan kontak dengan memanfaatkan teknologi.
Hebatnya, kata Umar Hadi, masalah privasi sudah tidak menjadi persoalan karena pemerintah sudah membuat aturan agar bisa mengakses telepon hingga kartu kredit warga jika terjadi wabah seperti saat ini.
Selanjutnya, menurut Umar Hadi, koherensi kebijakan pemerintah menjadi satu hal yang penting dalam penanganan Covid-19 di Korea Selatan.
"Gugus tugas langsung dipimpin Perdana Menteri dan melibatkan semua menteri serta kepala daerah. Semua kebijakan basisnya data ilmiah yang dimiliki KCDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea)," terangnya.
Ia menjelaskan, semua informasi terkait dengan Covid-19, harus dikeluarkan oleh KCDC. Sehingga lembaga tersebut menjadi pedoman.
"Ada
scientific leadership sehingga pertimbangan-pertimbangan politik tidak bisa mengalahkan pertimbangan keilmuan," tegasnya.
Dan hal terakhir adalah, partisipasi publik dari Korea Selatan yang sangat tinggi. Di mana warga Korea Selatan diedukasi sedemikian rupa hingga secara individu saling berbagi rasa tanggung jawab.
Buktinya, meski pemerintah Korea Selatan tidak pernah memberlakukan denda ataupun hukuman lain terhadap pelanggar aturan pembatasan sosial, namun warga memiliki kedisiplinan yang tinggi.
"Tambahannya yaitu, saya katakan, keunggulan riset, teknologi, dan inovasi. Warga mendapatkan informasi yang cukup sehingga bisa menentukan pilihan," pungkasnya.
