Berita

Anggota DKPP, Alfitra Salamm/Repro

Politik

Catatan DKPP Untuk KPU Agar Pilkada Serentak Aman Di Tengah Pandemik

KAMIS, 18 JUNI 2020 | 16:21 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ada sejumlah hal yang bisa dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 berjalan aman di tengah pandemik Covid-19.

Menurut Anggota DKPP, Alfitra Salamm, salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan memastikan protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik.

"Kami berharap semua penyelenggara Pemilu, Pilkada serentak bisa mengutamakan protokol Covid. Harapannya protokol Covid-nya bisa berjalaan dengan tepat sehingga Pilkada serentak tidak menjadikan klaster penyebaran Covid selanjutnya," kata Alfitra di Gedung KPU Pusat, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).


Sosialisasi terkait penyelenggaraan Pilkada di situasi darurat nasional ini juga harus dilakukan secara masif oleh KPU agar tingkat partisipasi masyarakat di dalam Pemilu tetap terjaga.

Karena menurut Alfitra, masyarakat sekarang ini sedang mengutamakan menjaga kesehatannya. Sehingga pilihan antara kesehatan dengan politik menjadi pertimbangan yang cukup berat bagi pemilih.

"Jangan sampai partisipasi Pilkada di daerah merosot akibat ketakutan masyarakat untuk memilih. Oleh karena itu, protokol untuk tahapan-tahapan, apakah itu verifikasi, kampanye, pencoblosan, kami berharap masyarakat merasa aman dan nyaman," tuturnya.

Yang tak kalah penting adalah proses verifikasi faktual daftar pemilih Pilkada harus dipastikan berjalan dengan baik. Karena menurut Alfitra, hak pemilih dilindungi konstitusi.

"Jangan sampai akurasi data pemilih menjadi hal-hal yang dilaporkan masyarakat ke DKPP. Karena sampai sekarang kami masih menerima laporan dari masyarakat mengenai calon perseorangan," harap Alfitra Salamm.

"Pemilihan ini berkaitan dengan hak pemilih, hak konstitusi masyarakat, jangan sampai akurasi data pemilih ini terjadi lagi perubahan-perubahan," pungkasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

KPK Usut Pemberian Rp3 Miliar dari Satori ke Rajiv Nasdem

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:08

Rasio Polisi dan Masyarakat Tahun 2025 1:606

Selasa, 30 Desember 2025 | 16:02

Tilang Elektronik Efektif Tekan Pelanggaran dan Pungli Sepanjang 2025

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:58

Pimpinan DPR Bakal Bergantian Ngantor di Aceh Kawal Pemulihan

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:47

Menag dan Menko PMK Soroti Peran Strategis Pendidikan Islam

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:45

Jubir KPK: Tambang Dikelola Swasta Tak Masuk Lingkup Keuangan Negara

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:37

Posko Kesehatan BNI Hadir Mendukung Pemulihan Warga Terdampak Banjir Bandang Aceh

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:32

Berikut Kesimpulan Rakor Pemulihan Pascabencana DPR dan Pemerintah

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:27

SP3 Korupsi IUP Nikel di Konawe Utara Diterbitkan di Era Nawawi Pomolango

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:10

Trump ancam Hamas dan Iran usai Bertemu Netanyahu

Selasa, 30 Desember 2025 | 15:04

Selengkapnya