Walikota Serang Syafrudin/Net
Pemerintah Kota Serang akan mencari penyebab penolakan rapid test Covid-19 dari sejumlah ulama dan santri yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang.
Walikota Serang Syafrudin, mengaku sudah menugaskan tim gugus tugas Covid-19 Kota Serang untuk mengecek kebenarannya.
"Adanya penolakan tentang rapid test saya sudah berkoordinasi dengan petugas untuk mengecek kebenaran dilapangan. Kalau bener menolak, saya ingin tahu kenapa mereka menolak," ujar Syafrudin dilansir dari
Kantor Berita RMOLBanten, Rabu (17/6).
Selain melakukan pengecekan, lanjut Syafrudin, rapid test akan diprogramkan terjadwal demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Serang.
"Kami akan melakukan langkah persuasif dan kita juga akan memaksimalkan sosialisasi. Agar masyarakat paham tentang rapid test," katanya.
Apalagi, kata Syafrudin, rapid test itu bukan dilakukan di Kota Serang saja akan tetapi dilakukan di semua daerah di Indonesia.
"Rapid test juga kan program pusat dan sudah dilakukan disemua wilayah. Maka dari itu, terkait penolakan tersebut saya akan mengecek dulu apa masalahnya," tandasnya.
Sebelumnya, Puluhan ulama dan kiai yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menolak dilakukan rapid test.
Video penolakan rapid test terhadap santri dan kiai di Kota Serang itu tersebar di masyarakat dan media sosial.
Presidium FSPP Kota Serang Ustadz Enting Abdul Karim mengatakan penolakan yang dilakukan para ulama ini berawal kesimpang siuran informasi tentang Covid-19.
Kemudian juga dari ketakutan, ketakutan para kiai, para ulama terhadap rapid test, atau mungkin juga berawal dari ketidak percayaan terhadap rapid test.
"Itu keputusan semua para kiai, akhirnya supaya didengar penolakan tersebut dibikin video bahwa para ulama, kiyai dan santri se Kota Serang tidak usah di rapid tes," ujarnya, Selasa (16/6).
