Berita

Walikota Serang Syafrudin/Net

Nusantara

Walikota Serang Cari Tahu Sebab Rapid Test Ditolak Ulama Dan Santri

RABU, 17 JUNI 2020 | 23:18 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pemerintah Kota Serang akan mencari penyebab penolakan rapid test Covid-19 dari sejumlah ulama dan santri yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang.

Walikota Serang Syafrudin, mengaku sudah menugaskan tim gugus tugas Covid-19 Kota Serang untuk mengecek kebenarannya.

"Adanya penolakan tentang rapid test saya sudah berkoordinasi dengan petugas untuk mengecek kebenaran dilapangan. Kalau bener menolak, saya ingin tahu kenapa mereka menolak," ujar Syafrudin dilansir dari Kantor Berita RMOLBanten, Rabu (17/6).


Selain melakukan pengecekan, lanjut Syafrudin, rapid test akan diprogramkan terjadwal demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Serang.

"Kami akan melakukan langkah persuasif dan kita juga akan memaksimalkan sosialisasi. Agar masyarakat paham tentang rapid test," katanya.

Apalagi, kata Syafrudin, rapid test itu bukan dilakukan di Kota Serang saja akan tetapi dilakukan di semua daerah di Indonesia.

"Rapid test juga kan program pusat dan sudah dilakukan disemua wilayah. Maka dari itu, terkait penolakan tersebut saya akan mengecek dulu apa masalahnya," tandasnya.

Sebelumnya, Puluhan ulama dan kiai yang tergabung dalam Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menolak dilakukan rapid test.

Video penolakan rapid test terhadap santri dan kiai di Kota Serang itu tersebar di masyarakat dan media sosial.

Presidium FSPP Kota Serang Ustadz Enting Abdul Karim mengatakan penolakan yang dilakukan para ulama ini berawal kesimpang siuran informasi tentang Covid-19.

Kemudian juga dari ketakutan, ketakutan para kiai, para ulama terhadap rapid test, atau mungkin juga berawal dari ketidak percayaan terhadap rapid test.

"Itu keputusan semua para kiai, akhirnya supaya didengar penolakan tersebut  dibikin video bahwa para ulama, kiyai dan santri se Kota Serang tidak usah di rapid tes," ujarnya, Selasa (16/6).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya