Kepala Satuan Koordinasi Wilayah Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi/Net
Keputusan Gubernur (Kepgub) Jawa Barat tentang protokol kesehatan di pondok pesantren terus menuai polemik. Bahkan, Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat mengancam akan menduduki Gedung Sate menyoal Kepgub tersebut.
Kepala Satuan Koordinator Wilayah (Kasatkorwil) Banser Jawa Barat, Yudi Nurcahyadi, mengaku menerima banyak aspirasi terkait Pergub tersebut. Menurutnya, ada akumulasi kekecewaan terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Terlebih, beberapa waktu lalu masyarakat Jawa Barat sempat dikagetkan dengan dicantumkannya DPD HTI yang merupakan organisasi terlarang sebagai pihak yang dilibatkan dalam penanganan virus corona.
“Bagaimana tidak, belum lama ini Gubernur mengundang HTI sebagai ormas terlarang. Dan yang sebagaimana kawan kawan-ketahui, muncul ancaman buat pesantren. Kita jadi bertanya-tanya ini ada apa,†kata Yudi, Rabu (17/6).
Selain aspirasi dari anggota Banser, terang Yudi, keinginan untuk menduduki gedung pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat tersebut juga datang dari kalangan pondok pesantren, termasuk dari para kiai.
“Juga dari beberapa pimpinan Pondok Pesantren. Banyak dari para kiai dan ajengan yang menginginkan adanya langkah konkret agar kejadian serupa tidak terulang,†tuturnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Sementara, terkait situasi saat ini yang masih dilanda pandemik corona, Yudi mengaku masih berkoordinasi dengan pimpinan GP Ansor Jawa Barat dan pihak kepolisian.
“Ya kita akan cari cara bagaimana menyampaikan aspirasi dengan memperhatikan protokol corona. Karena bagaimanapun kita adalah organisasi yang beradab,†kata dia.
Yudi menegaskan, Banser Jabar akan senantiasa awas dan sigap apalagi terkait kebijakan yang langsung bersentuhan dengan pesantren dan keutuhan NKRI.
“Kami tidak akan tinggal diam kalau sudah menyangkut pesantren dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena itu ranah perjuangan kami,†pungkasnya.
