Berita

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Debat Dengan RR Seharusnya Jadi Panggung Luhut Yakinkan Kebijakan Utang On The Track

RABU, 17 JUNI 2020 | 10:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

RMOL. Penolakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli jadi bukti keenganan pemerintah memperbaiki krisis ekonomi di tanah air.

Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf mengurai bahwa tantangan debat dari Luhut Pandjaitan yang telah disanggupi Rizal Ramli sebenarnya bersifat konstruktif. Di mana konsep ekonomi dari pemerintah diuji langsung oleh orang yang ahli ekonomi dan berpengalaman mengatasi krisis di masa lalu.

“Pemerintah pun harus open minded jika memang banyak kelemahan dari kebijakan ekonomi selama ini," ujar Gde Siriana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).


Debat terbuka yang dipromotori Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), menurutnya, bisa menjadi panggung bagi Menko Luhut untuk meyakinkan rakyat bahwa kebijakan utang sudat tepat atau on the track. Termasuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai visi dan kebijakan yang jitu dalam menangani situasi ekonomi saat ini.

Sementara di satu sisi, publik juga akan tahu solusi-solusi yang akan ditawarkan Rizal Ramli (RR) dalam memperbaiki perekonomian bangsa. Terlebih saat ini pengawasan DPR tengah minim lantaran dikuasai oleh pendukung pemerintah.

“Bukan tidak mungkin Bang Rizal Ramli punya solusi yang lebih baik dan realistis. Apalagi saat pemerintah saat ini merupakan grand coalition, sehingga check and balance di DPR tidak efektif," ungkapnya.

Oleh karena itu, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini berkesimpulan bahwa penolakan Luhut Pandjaitan memenuhi undangan debat dari ProDEM salah total. Sebab hal ini bisa mengundang pandangan negatif di masyarakat.

"Kalau kita positif thinking tentunya undangan debat ini dipahami dalam konteks demi kepentingan negara. Jika belum apa-apa tanggapannya negatif, rakyat juga bisa berpikir negatif bahwa agenda-agenda tersembunyi dari kebijakan ekonomi selama ini dapat terbongkar dalam debat itu," demikian Gde Siriana Yusuf menutup. 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya