Berita

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan/Net

Politik

Debat Dengan RR Seharusnya Jadi Panggung Luhut Yakinkan Kebijakan Utang On The Track

RABU, 17 JUNI 2020 | 10:56 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

RMOL. Penolakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan berdebat dengan ekonom senior DR. Rizal Ramli jadi bukti keenganan pemerintah memperbaiki krisis ekonomi di tanah air.

Direktur Indonesia Future Studies (Infus) Gde Siriana Yusuf mengurai bahwa tantangan debat dari Luhut Pandjaitan yang telah disanggupi Rizal Ramli sebenarnya bersifat konstruktif. Di mana konsep ekonomi dari pemerintah diuji langsung oleh orang yang ahli ekonomi dan berpengalaman mengatasi krisis di masa lalu.

“Pemerintah pun harus open minded jika memang banyak kelemahan dari kebijakan ekonomi selama ini," ujar Gde Siriana saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/6).


Debat terbuka yang dipromotori Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), menurutnya, bisa menjadi panggung bagi Menko Luhut untuk meyakinkan rakyat bahwa kebijakan utang sudat tepat atau on the track. Termasuk memastikan bahwa pemerintah mempunyai visi dan kebijakan yang jitu dalam menangani situasi ekonomi saat ini.

Sementara di satu sisi, publik juga akan tahu solusi-solusi yang akan ditawarkan Rizal Ramli (RR) dalam memperbaiki perekonomian bangsa. Terlebih saat ini pengawasan DPR tengah minim lantaran dikuasai oleh pendukung pemerintah.

“Bukan tidak mungkin Bang Rizal Ramli punya solusi yang lebih baik dan realistis. Apalagi saat pemerintah saat ini merupakan grand coalition, sehingga check and balance di DPR tidak efektif," ungkapnya.

Oleh karena itu, Board Member of Bandung Innitiaves Network ini berkesimpulan bahwa penolakan Luhut Pandjaitan memenuhi undangan debat dari ProDEM salah total. Sebab hal ini bisa mengundang pandangan negatif di masyarakat.

"Kalau kita positif thinking tentunya undangan debat ini dipahami dalam konteks demi kepentingan negara. Jika belum apa-apa tanggapannya negatif, rakyat juga bisa berpikir negatif bahwa agenda-agenda tersembunyi dari kebijakan ekonomi selama ini dapat terbongkar dalam debat itu," demikian Gde Siriana Yusuf menutup. 

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pramono Pertahankan UMP Rp5,7 Juta Meski Ada Demo Buruh

Rabu, 31 Desember 2025 | 02:05

Bea Cukai Kawal Ketat Target Penerimaan APBN Rp301,6 Triliun

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:27

Penemuan Cadangan Migas Baru di Blok Mahakam Bisa Kurangi Impor

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:15

Masyarakat Diajak Berdonasi saat Perayaan Tahun Baru

Rabu, 31 Desember 2025 | 01:02

Kapolri: Jangan Baperan Sikapi No Viral No Justice

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:28

Pramono Tebus 6.050 Ijazah Tertunggak di Sekolah

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:17

Bareskrim Klaim Penyelesaian Kasus Kejahatan Capai 76 Persen

Rabu, 31 Desember 2025 | 00:05

Bea Cukai Pecat 27 Pegawai Buntut Skandal Fraud

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:22

Disiapkan Life Jacket di Pelabuhan Penumpang pada Masa Nataru

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:19

Jakarta Sudah On The Track Menuju Kota Global

Selasa, 30 Desember 2025 | 23:03

Selengkapnya