Pandemik Covid-19 Adalah Kotak Pandora Birokrasi Indonesia

Aparatur pemerintahan diminta konsisten dalam rangka mengawal anggaran penanganan virus corona baru atau Covid-19 yang telah dikucurkan sebesar Rp 667 triliun.

Hal tersebut ditegaskan anggota Fraksi PDIP DPR RI Masinton Pasaribu dalam diskusi virtual bertajuk "Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (16/6).

“Seperti perintah presiden yang meminta mengawal, yang melakukan penyimpangan segera digigit, menurut saya ini harus konsisten,” kata Masinton.

Menurut Masinton, anggaran penanganan Covid-19 harus betul-betul bermanfaat bagi masyarakat, lantaran pandemi ini sangat berdampak kepada rakyat secara keseluruhan.

Namun, Masinton menegaskan perlunya pengawalan secara konsisten anggaran penanganan Covid-19 supaya tidak membuat untung segelintir elit yang mengelola anggaran tersebut.

“Nah ini yang menurut saya perlu kita awasi betul jangan sampai kita semangatnya untuk bergotong royong untuk bangsa ini buat menyelamatkan kemanusiaan, namun segelintir orang memanfaatkan potensi-potensi atau celah dari pandemi ini, apalagi terkait pengelolaan anggaran,” jelasnya.

Kemudian, kata dia, pandemik ini juga menjadi kotak pandora bagaimana tentang birokrasi yang seharusnya melayani ternyata menjadi beban.
Termasuk data-data yang terkait bantuan sosial masih amburadul dan produksi masker yang justru baru dikebut ketika angka penularan Covid-19 di Indoensia sudah tinggi.

“Inilah kotak pandora yang membuka bahwa bangsa kita ini jauh dari kemandirian selama ini, semuanya ketergantungan, bahkan sampai masker sekalipun,” tandas Masinton.