Jokowi Minta KPK Awasi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, Bamsoet: Jangan Ada Century Seri Berikutnya

Langkah Presiden Joko Widodo memanggil penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sudah tepat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, langkah tersebut jadi upaya pemerintah dalam meberikan perlindungan sosial kepada masyarakat dengan menggelontorkan uang hampir Rp 204 triliun.

Selain itu, untuk pelaku UMKM sebesar Rp 123 triliun, insentif dunia usaha sebesar Rp 120 triliun dan pendanaan korporasi dari BUMN dan korporasi padat karya sebesar Rp 44,5 triliun serta dukungan sektoral Rp 90 triliun.

"Jadi sangat besar jumlah angka ini, makanya perlu kita semua melakukan pengawasan," ucap Bamsoet saat diskusi webinar bertema "Pandemi Covid-19 Di Mata Aktivis Lintas Generasi, Sudut Pandang Kini dan Mendatang" yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Selasa (16/6).

Bamsoet pun memberikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang belum lama ini memanggil para penegak hukum termasuk KPK untuk mengawasi penyaluran maupun penggunaan dana dengan total anggaran Rp 677,2 triliun.

"Saya mengapresiasi kepada presiden yang kemarin memanggil para penegak hukum termasuk KPK untuk mengawasi betul penyaluran maupun penggunaan dana Rp 677,2 triliun ini," katanya.

Bamsoet pun mengingatkan, bahwa kenaikan anggaran tersebut harus diimbangi dengan penggunaan yang transparan dan akuntabel serta pengawasan yang ketat.

"Sehingga tidak perlu lagi kita mendengar adanya skandal-skandal dalam penanggulangan Covid-ini," ujarnya.

"Tentu kita tidak ingin lagi mendengar ada hak angket Century seri berikutnya dengan judul yang lain ke depan, cukup lah itu menjadi sejarah masa lalu yang menjadi pelajaran bagi kita semua," pungkas Bamsoet.