Berita

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi/Net

Politik

Dibombardir Kritik Karena Gelar Pilkada Di Tengah Corona, KPU: Itu Penting, Tapi Parpol Tidak Ada Yang Menolak

SELASA, 16 JUNI 2020 | 15:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Beragam kritik yang disampaikan publik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 tertuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, belakangan hari ini pihaknya dibombardir beragam kritik oleh banyak masyarakat sipil, baik dalam bentuk kritik membangun hingga kritik nyinyir.

"Bahkan ada pegiat pemilu yang menyebutkan KPU harus menyiapkan kuburan massal," ujar Pramono Ubaid Tanthowi dalam webinar publik yang digelar The Habibie Centre dengan tajuk "Mewujudkan Pilkada Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19", Selasa (16/6).


Namun begitu, mantan Ketua Bawaslu Banten ini menikai bahwa seluruh bentuk kritik yang disampaikan pegiat pemilu atau masyarakat sipil sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat.

Justru menurutnya, hal itu perlu dipandang penting oleh seluruh elemen pengambil kebijakan. Karena secara substansi, kekhawatiran mereka masih terkait dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat didalam konteks penyelenggaraan pilkada.

Akan tetapi, Pramono menjelaskan bahwa keputusan penyelenggaran pilkada di tengah situasi Covid-19 telah disepakati seluruh pihak dalam RDP bersama DPR, dan pihak pemerintah pada 27 Juli lalu.

Dalam kesempatan itu, terdapat satu hal yang membuat Pramono tercengang. Dimana, tidak ada satu partai politik (Parpol) yang menolak penyelenggaran Pilkada di masa pandemik corona.

"Di pertemuan itu memang tidak ada satu pun parpol yang menolak tahapan pilkada dilanjutkan (di masa pandemik corona). Saya membayangkan kalau keputusan ini diambil sepihak oleh pihak eksekutif atau partai-partai anggota koalisi saja, atau hanya beberapa partai saja atau beberapa partai lain menolak. Tentu situasinya akan berbeda," ungkapnya.

"Tapi yang saya lihat justru mendukung, meskipun diantaranya memberikan beberapa catatan. Karena itu, dukungan politik dari pengembilan keputusan ini saya lihat kuat sekali," demikian Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Buyback Emas Antam Meroket Rp55.000, Satu Gram Dibanderol Rp2,45 Juta

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:57

Harga Minyak Dunia Merosot Imbas Keputusan Trump

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:56

IHSG Terbang 1,6 Persen Menuju 6.000, Rupiah Ikut Menguat

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:44

PKS: Koalisi Prabowo Akan Tetap Konstruktif Jaga Persatuan Bangsa

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:40

Pengusaha Heri Black Dicecar KPK soal Kontainer Berisi Sparepart di Pelabuhan Tanjung Emas

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:29

10 Kader Ramaikan Bursa Caketum PB SEMMI di Kongres IX Banten

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:17

Berkas Lengkap, Mantan Ketua Ombudsman Hery Susanto Segera Disidang

Jumat, 12 Juni 2026 | 09:08

Korea Pimpin Reli Bursa Asia

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:54

Galeri 24 Dorong Literasi Investasi Emas Masyarakat di Jakarta Fair 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:47

Manfaatkan Program Nikah Massal dan One Stop Nikah Solution dari Kemenag, Daftar Sekarang!

Jumat, 12 Juni 2026 | 08:43

Selengkapnya