Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi/Net
Beragam kritik yang disampaikan publik terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 tertuju kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan, belakangan hari ini pihaknya dibombardir beragam kritik oleh banyak masyarakat sipil, baik dalam bentuk kritik membangun hingga kritik nyinyir.
"Bahkan ada pegiat pemilu yang menyebutkan KPU harus menyiapkan kuburan massal," ujar Pramono Ubaid Tanthowi dalam webinar publik yang digelar The Habibie Centre dengan tajuk "Mewujudkan Pilkada Berkualitas di Tengah Pandemi Covid-19", Selasa (16/6).
Namun begitu, mantan Ketua Bawaslu Banten ini menikai bahwa seluruh bentuk kritik yang disampaikan pegiat pemilu atau masyarakat sipil sebagai bentuk kekhawatiran masyarakat.
Justru menurutnya, hal itu perlu dipandang penting oleh seluruh elemen pengambil kebijakan. Karena secara substansi, kekhawatiran mereka masih terkait dengan keselamatan dan kesehatan masyarakat didalam konteks penyelenggaraan pilkada.
Akan tetapi, Pramono menjelaskan bahwa keputusan penyelenggaran pilkada di tengah situasi Covid-19 telah disepakati seluruh pihak dalam RDP bersama DPR, dan pihak pemerintah pada 27 Juli lalu.
Dalam kesempatan itu, terdapat satu hal yang membuat Pramono tercengang. Dimana, tidak ada satu partai politik (Parpol) yang menolak penyelenggaran Pilkada di masa pandemik corona.
"Di pertemuan itu memang tidak ada satu pun parpol yang menolak tahapan pilkada dilanjutkan (di masa pandemik corona). Saya membayangkan kalau keputusan ini diambil sepihak oleh pihak eksekutif atau partai-partai anggota koalisi saja, atau hanya beberapa partai saja atau beberapa partai lain menolak. Tentu situasinya akan berbeda," ungkapnya.
"Tapi yang saya lihat justru mendukung, meskipun diantaranya memberikan beberapa catatan. Karena itu, dukungan politik dari pengembilan keputusan ini saya lihat kuat sekali," demikian Pramono Ubaid Tanthowi menambahkan.
