Didik J. Rachbini: Perusahaan BUMN Yang Tidak Sehat Dan Tinggal Nama, Baiknya Memang Dibubarkan

Belakangan ini sudah terungkap adanya ratusan badan usaha milik negara yang tidak signifikan memberikan keuntungan dan tidak jelas kontribusinya atau dijuluki sebagai BUMN 'hantu'.  

Dikatakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini, BUMN hantu secara fisik memang ada. Tetapi, tidak banyak berkontribusi dalam menghasilkan keuntungan bisnis.

“BUMN sekarang sudah terlalu gemuk sehingga mengganggu dinamika bisnis, dan juga kontribusinya kepada BUMN tidak nyata, tidak signifikan malah menggerogoti jadi (BUMN) yang kolaps-kolaps itu," ujar Didik Rachbini, Selasa (16/6).

Untuk itu, Didik mengaku sangat mendukung ketika Menteri Erick Thohir berencana membubarkan BUMN ‘hantu’ untuk menyehatkan BUMN melalui restrukturisasi di perusahaan BUMN.

"Yang sudah tidak sehat itu, yang tinggal namanya memang sebaiknya dibubarkan untuk apa dipertahankan dan sudah ratusan jumlah BUMN itu,” imbuhnya.

Didik meyakini, Erick Thohir sebagai seorang profesional akan menjalankan tugas sesuai dengan kapasitasnya.

Namun, ia menyayangkan sikap profesional Erick Thohir sebagai Menteri BUMN dalam melakukan kebijakan penyehatan BUMN diganggu oleh para politisi yang merasa terganggu kepentinganya.

“Erick itu sebagai profesional tentu akan menjalankan sesuai dengan kapasitasnya, sebagai profesional dia punya modal yang bukan seperti pejabat yang ditaroh di situ. Tapi, sekarang diganggu oleh partai untuk disingkirkan,” jelasnya.

Ketua Dewan Pengurus LP3ES itu menerangkan, ketika ada perusahaan BUMN dinilai sudah tidak produktif. Ini artinya sudah tidak layak dijalankan dan sudah tidak perlu lagi untuk dipertahankan.

Didik mencontohkan, di Jepang memiliki ribuan perusahaan yang cukup dinamis, perusahaan disebut ada yang berhasil tumbuh namun ada juga yang mengalami kebangkrutan. Namun, hal itu dianggap dinamika yang biasa dalam bisnis.

“Perusahaan di Jepang itu, tumbuh-mati, tumbuh-mati biasa saja. Dunia usaha juga begitu, orang mendirikan perusahaan 10 yang jadi 3 tidak apa-apa, seperti tanam padi tidak semuanya hidup, tidak ada masalah, itu suatu dinamika yang biasa saja,” bebernya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, banyak perusahaan pelat merah yang tidak berguna bagi pembangunan di Indonesia.

Bahkan, ada BUMN yang tidak tahu lokasi kantornya di mana yakni PT Iglas. Karena itu kata dia, Menteri Erick Thohir membutuhkan kewenangan lebih besar untuk membubarkan hal tersebut.

"Sekarang kita minta supaya ada kewenangan tambahan dipegang Menteri BUMN khususnya supaya perusahaan-perusahaan yang tidak bisa dipertahankan itu bisa dibubarkan oleh Pak Menteri BUMN. Kalau itu bisa, kan membuat kita lebih lega," kata Arya.