Penanganan Transportasi Sebatas Hilir, Pemerintah Masih Kedodoran Batasi Pergerakan Masyarakat

Seiring dengan pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi, Pemprov DKI Jakarta telah membuat aturan yang diperuntukkan untuk transportasi.

Kendati demikian, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transparan Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno, menilai penanganan Covid-19 dari sisi transportasi baru sebatas hilir.

"Di hulu masih terlihat kedodoran dalam membatasi pergerakan masyarakat dengan travel demand management (TDM)," ujar Djoko melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/6).

Djoko melanjutkan, semua negara saat ini tengah mengalami masalah penurunan transportasi umum. Namun, bukan berarti harus serta merta beralih menggunakan kendaraan pribadi.

"Di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat justru beralih memakai sepeda motor," jelasnya.

Dirinya pun menyarankan agar pemerintah bisa mengelola mobilitas warga mulai dari hulu hingga hilir, dengan tetap mengutamakan transportasi umum yang didukung kebiasaan bersepeda dan berjalan kaki untuk perjalanan jarak pendek.

"Transportasi tidak hanya aman, nyaman, dan selamat. Akan tetapi harus higienis (sehat dan bersih) dan humanis," pungkasnya.