PP Muhammadiyah: Kalau Pancasila Dibuat UU Justru Turunkan Kedudukan Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma yang fundamental sebagaimana penjabaran dalam sila-sila-nya. Namun, jika norma-norma fundamental tersebut dijadikan UU maka hal itu justru akan mereduksi nilai-nilai Pancasila itu sendiri atau menjadi sempit.

Begitu disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti kepada wartawan di Kantornya pada Senin (15/6).

"Pancasila ini kan dasar negara yang sila-silanya merupakan fundamental norm atau norma-norma yang sangat esensial. Kalau sebagai dasar negara kemudian dibuat undang-undang seperti ini, ini justru malah menurunkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara," kata Abdul Mu'ti.

Menurut Abdul Mu'ti, secara kedudukan hukum dan aturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan aturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, jika dibuatkan UU HIP maka secara otomatis Pancasila seolah disejajarkan dengan UU yang lain.

"Karena itu berbagai hal yang bisa kami telaah lebih lanjut, kami di muhamamdiyah masih terus bekerja, untuk menginventarisir berbagai macam problematika yang ada di dalam RUU ini. Tetapi beberapa poin penting harus kita tempatkan Pancasila ini sebagai dasar negara," tegasnya.  

Kemudian, lanjut Abdul Mu'ti, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dinilai sudah sangat kuat, sebab sudah diatur dalam berbagai produk perundang-undangan dan turunannya.

"Oleh karena itu maka tidak diperlukan lagi peraturan lain yang mengatur Pancasila itu," demikian Abdul Mu'ti.