Presiden RI Joko Widodo saat membuka Rakornas BPKP 2020/RMOL
Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang digelar secara virtual, Senin pagi (15/6).
Dalam sambutannya, kepala negara yang kerab disapa Jokowi meminta penegak hukum untuk mengedepankan sistem pencegahan, dalam rangka mengawasi implementasi program pemulihan ekonomi di tengan pandemik Covid-19.
"Aspek pencegahan harus lebih dikedepankan. Kita semuanya harus lebih proaktif, jangan menunggu terjadinya masalah," ujar Jokowi.
Mantan Walikota Solo ini menekankan kepada penegak hukum untuk cepat dan tepat dalam melihat potensi masalah. Dia meminta agar bisa segera mengingatkan pejabat dan aparatur pemerintahan untuk terperosok ke persoalan rasuah.
"Jangan sampai pejabat dan aparat pemerintah dibiarkan terperosok. Bangun sistem peringatan dini, early warning system. Perkuat tata kelola yang baik, yang transparan, yang akuntabel," tegasnya.
Pola ini, ditegaskan Jokowi, adalah gambaran dari sikap pemerintah yang tidak main-main dalam hal akuntabilitas. Selain mengutamakan sistem pencegahan, pemerintah katanya juga mengutamakan tata kelola keuangan yang baik.
Namun ia menyatakan bahwa tugas penegak hukum harus lebih tegas dalam mengambil keputusan, jika dalam implementasi program pemulihan ekonomi didapat potensi kerugian keuangan negara.
"Kalau ada yang masih bandel, kalau ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silakan bapak ibu digigit dengan keras. Uang negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus terus kita jaga," Jokowi menekankan.
"Tugas bapak ibu dan saudara-saudara para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, penyidik, PNS adalah menegakkan hukum. Tetapi juga saya ingatkan jangan menggigit orang yang tidak salah, jangan menggigit yang tidak ada mens rea. Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam menjalankan tugasnya," pungkas Jokowi menambahkan.
