Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

LP3ES Sebut Indonesia Masuk Kategori Negara Otoriter, Pengamat: Ini Sudah Mengkhawatirkan Dan Bahaya

SENIN, 15 JUNI 2020 | 09:58 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto, yang menyebut Indonesia telah memenuhi beberapa kriteria sebagai negara penganut otoritarianisme dinilai objektif.

Artinya, ada sesuatu yang salah dengan demokrasi di Indonesia.

Begitu kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (15/6).


"LP3ES merupakan lembaga pengkajian yang objektif. Jika ada temuan seperti itu, maka ada masalah dengan demokrasi di Indonesia," kata Ujang Komarudin.

Ujang Komarudin pun menilai temuan LP3ES itu mengindikasikan adanya oknum pembajak demokrasi di Indonesia. Sehingga Indonesia masuk kategori negara otoriter.

"Artinya demokrasi sudah dibajak oleh oknum-oknum tertentu, sehingga kita sudah masuk pada empat kategori negara otoriter. Ini sudah mengkhawatirkan. Dan sudah pada tingkat berbahaya," demikian Ujang Komarudin.

Sebelumnya, Wijayanto menyebut Indonesia telah memenuhi 4 kriteria negara otoriter. Yaitu komitmen lemah terhadap aturan main demokrasi, penyangkalan legitimasi lawan politik, toleransi terhadap kekerasan, dan pembatasan kebebasan sipil.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

UPDATE

Pakar Tawarkan Framework Komunikasi Pemerintah soal Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:32

Gotong Royong Perbaiki Jembatan

Kamis, 25 Desember 2025 | 05:12

UU Perampasan Aset jadi Formula Penghitungan Kerugian Ekologis

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:58

Peresmian KRI Prabu Siliwangi-321 Wujudkan Modernisasi Alutsista

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:39

IPB University Gandeng Musim Mas Lakukan Perbaikan Infrastruktur

Kamis, 25 Desember 2025 | 04:14

Merger Energi Fusi Perusahaan Donald Trump Libatkan Investor NIHI Rote

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:52

Sidang Parlemen Turki Ricuh saat Bahas Anggaran Negara

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:30

Tunjuk Uang Sitaan

Kamis, 25 Desember 2025 | 03:14

Ini Pesan SBY Buat Pemerintah soal Rehabilitasi Daerah Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:55

Meneguhkan Kembali Jati Diri Prajurit Penjaga Ibukota

Kamis, 25 Desember 2025 | 02:30

Selengkapnya