Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

Berantas Diskriminasi, PM Boris Johnson Bentuk Komisi Peninjau Rasisme Di Inggris

SENIN, 15 JUNI 2020 | 08:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Inggris akan segera membentuk komisi lintas-pemerintah untuk melakukan peninjauan tindakan rasisme dan diskriminasi yang dialami oleh kelompok minoritas, baik dalam sistem pendidikan, kesehatan, maupun peradilan.

Hal tersebut merupakan bentuk respons pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson terhadap tuntutan para demonstran anti-rasisme yang tergabung dalam gerakan Black Lives Matter (BLM) di seluruh dunia.

Melansir Reuters pada Senin (15/6), Johnson mengatakan ia tidak dapat mengabaikan perasaan yang ditunjukkan oleh puluhan ribu orang yang berdemonstrasi di London dan kota-kota lainnya.


"Kita harus melihat diskriminasi dalam sistem pendidikan, kesehatan, dan peradilan pidana. Kita harus melihat semua cara di mana itu (rasisme) mempengaruhi kelompok etnis kulit hitam dan minoritas," ujar Johnson.

"Dan kita akan melakukan upaya besar yang akan kita umumkan segera: komisi lintas-pemerintahan baru untuk melihat apa yang sedang terjadi terhadap kelompok etnis kulit hitam dan minoritas, serta untuk memperjuangkan hak mereka," sambungnya.

Untuk menanggulangi rasisme, Johnson mengatakan, pemerintah akan meningkatkan peluang bagi kulit hitam dan etnis minoritas untuk bisa masuk universitas.

"Apa yang benar-benar ingin saya lakukan sebagai perdana menteri adalah mengubah narasinya. Kami menghentikan diskriminasi, kami memberantas rasisme," tegasnya.

"Tapi itu tidak mudah. Kita harus melihat dengan sangat hati-hati rasisme dan diskriminasi nyata yang dihadapi orang-orang," imbuh Johnson.

Dalam beberapa waktu terakhir, Inggris juga tidak ketinggalan untuk menghadapi protes solidaritas yang dipicu oleh meninggalnya warga Amerika Serikat (AS) berkulit hitam, George Floyd, pada bulan lalu di Minneapolis.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya