Berita

Sejumlah aktivis saat berkunjung ke kediaman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan/Istimewa

Politik

Sambut Baik New KPK, Ujang Komarudin: Penegakan Hukum Memang Sedang Tidak Waras

SENIN, 15 JUNI 2020 | 08:36 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah aktivis bersama penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan membentuk New KPK usai melakukan pertemuan pada Minggu kemarin (14/6).

Langkah yang diinisiasi mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ini pun menarik perhatian publik. Pasalnya, New KPK yang dimaksud bukanlah lembaga antirasuah, tapi singkatan dari Kawanan Pencari Keadilan.

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menyambut baik pembentukan ini. Dia  menilai fenomena ini menggambarkan kondisi penegakkan hukum di rezim kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.


"Penegakan hukum di Indonesia sedang tak waras. Banyak dagelan dan sandiwara hukum dipertontonkan," ujar Ujang Komarudin saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/6).

Sebagai salah satu contoh nyatanya ialah kasus penyiraman air keras yang dialami Novel. Tuntutan hukum yang diberikan kepada dua pelaku penyiraman, Rahmat Kadir Mahulette dan Rony Bugis, selama setahun penjara bisa dinilai bobrok oleh publik.

"Dengan mata telanjang rakyat bisa melihat kebobrokan hukum itu. Penegakan hukum sedang amburadul. Hancur lebur," ungkap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini.

Oleh karena itu, Ujang Komarudin menyimpulkan bahwa KPK sebagai lembaga antirasuah bukan hanya sudah dilemahkan, tetapi sudah dibunuh oleh penguasa rezim saat ini.

"KPK sudah menghamba kepada kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Maka wajar jika ada sebagian rakyat bergerak untuk membentuk New KPK," sebutnya.

"Karena KPK dianggap gagal total dalam pemberantasan korupsi yang makin hari makin gila," demikian Ujang Komarudin menambahkan.

Sebagai informasi, para Aktivis yang ikut terlibat dalam pembentukan New KPK ini bukan hanya Muhammad Said Didu, beberapa orang lainnya ialah mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur, Adhie Massardi; pakar hukum tata negara, Refly Harun; Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule; aktivis ProDEM Adamsyah Wahab dan filsuf Universitas Indonesia (UI), Rocky Gerung; mantan Kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat serta sejumlah tokoh lainnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya