Berita

Ketua GNPF Ulama Binjai Ustaz Sani/Net

Nusantara

Mengancam Pancasila, Ustaz Sani: Kami Wajibkan Umat Islam Menolak RUU HIP

SENIN, 15 JUNI 2020 | 04:11 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Rencana pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila ditentang sejumlah kalangan. RUU tersebut dianggap sebagai ancaman pada eksistensi Pancasila sebagai landasan bernegara.

Ketua GNPF Ulama Binjai Ustaz Sani menilai RUU HIP sangat berbahaya dengan tidak dicantumkannya TAP MPRS No 25/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dalam draf rancangannya.

Ustaz Sani menyebutkan, seharusnya TAP MPRS dicantumkan dengan alasan PKI sebagai partai terlarang termasuk larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxisme-Leninisme dalam RUU HIP tersebut.


“RUU HIP ini sangat berbahaya sekali bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasia. Bahkan, RUU ini sebenarnya menghidupkan kembali paham komunis. Kami wajibkan umat Islam menolak dengan tegas RUU HIP ini,” katanya kepada Kantor Berita RMOLSumut, Minggu (14/6).

Sani mengatakan, RUU HIP ini tidak hanya merongrong Pancasila dan menghilangkan nilai-nilai kehidupan beragama. Hal ini jugalah yang diyakininya membuat MUI Pusat dan seluruh MUI daerah mengeluarkan maklumat untuk menolak RUU ini.

“RUU HIP ini sangat berbau aliran komunis. Itu artinya banyak oknum-oknum yang mencoba untuk menghidupkan ajaran komunis di negeri ini,” ujarnya.

Sani berpesan, agar seluruh umat Islam bersatu padu untuk menggalangn kekuatan melawan RUU HIP ini.

Bentuk perlawanan harus dilakukan oleh para ulama, ustaz, dai, para aktifis umat dan tokoh-tokoh ormas agama. Mereka harus menyampaikan agar masyarakat menolak kebangkitan PKI.

“Kita wajib untuk melawan bangkitnya PKI di negeri ini,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya