Daripada Urusi Acara Seremonial, Kementerian ATR Diminta Fokus Selesaikan Konflik Agraria

Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Nasional dikabarkan segera menempati salah satu ruang yang berada di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertahan Nasional (ATR-BPN).

Menanggapi hal itu, aktivis agraria dan HAM Eva Bande menyatakan bahwa peresmian tersebut tidak perlu di besar-besarkan.

Eva juga mengkritik Kementerian ATR. Menurutnya, daripada mengurusi acara seremonial lebih baik menyelesaikan kasus dan konflik Agraria yang semakin menumpuk.

"Pencitraan niat baik melalui peresmian sekretariat, program, rencana-rencana, rapat koordinasi sudah sangat banyak, tetapi hampir tidak berguna dan tidak pula berkontribusi terhadap menyelesaikan konflik agraria, yang makin hari kian akut," ujarnya kepada wartawan, Minggu (14/6).

Eva berharap Kementerian ATR dapat membuktikan keseriusannya dengan bekerja secara nyata dan sungguh-sungguh menghadirkan keadilan agraria.

"Konflik-konflik agraria di penjuru tanah air harus diselesaikan, dan penyelesaian itu haruslah memberi rasa adil bagi rakyat, bukan korporasi," sindirnya.

Menurut Eva, kantor baru bukan berarti memulai kerja dari nol. Hal itu karena sudah banyak kasus yang berkasnya menumpuk dengan data lengkap siap ditindaklanjuti.

"Kalau sekadar seremonial belaka, untuk menyatakan kepada publik adanya kantor baru GTRA Nasional, lebih baik wamen dan menterinya mundur saja dari jabatannya," lanjut Eva.

Namun kalau memang kantor baru dianggap memicu semangat penyelesaian konflik, maka Eva mendesak Kementerian ATR untuk segera bekerja dan membuktikan hasilnya.

"Sehingga keadilan sosial itu bisa segera dirasakan rakyat, bukan menggelantung sebagai cita-cita yang tidak pernah terwujud dari masa ke masa, dari rezim ke rezim," pungkasnya.