Berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani/Net

Politik

Ipar Sri Mulyani Jadi Komisaris BUMN, Konsistensi Ucapan Sri Mulyani Dipertanyakan

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 13:42 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan yang keluar dari mulut belum tentu sama dengan sikap yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Setidaknya hal itu juga yang terjadi pada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di satu sisi, Sri Mulyani kerap berpidato di depan publik mengeni pentingnya menghindari terjadinya konflik kepentingan.

Sementara di sisi lain, Direktur Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menilai pernyataan itu seperti meludah ke atas langit.


Ini lantaran faktanya ada keluarga dekat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu yang didapuk menjadi salah satu Komisaris di perusahaan milik BUMN.   

"Kami menemukan fakta bahwa ada keluarga dekat, yaitu adik ipar, Menteri Keuangan Sri Mulyani diangkat menjadi Komisaris Independen BUMN Pelindo 1," ujar Uchok Sky Khadafi kepada wartawan, Minggu (14/6).

Uchok Sky Khadafi mengurai bahwa adik ipar yang dimaksud adalah Ahmad Perwira Mulia Tarigan yang baru diangkat Kementerian BUMN sebagai Komisaris Independen Pelindo I pada 21 April 2020.

Tercatat bahwa Ahmad Perwira Mulia Tarigan adalah suami dari adik kandung Sri Mulyani, Sri Wahyuni. Sehari-hari Ahmad Perwira Mulia Tarigan saat ini juga berprofesi sebagai staf pengajar di Universitas Sumatera Utara.

"Ini sangat tidak etis. Di saat kita sedang fokus penanganan virus corona, eh ada menteri yang “menyusupkan” keluarganya jadi Komisaris BUMN. Kalau Bu Sri Mulyani kerap mengingatkan untuk menghindari konflik kepentingan, ini kan ibarat bu menteri meludah ke langit kena wajahnya sendiri," tukas Uchok.

Proses pengangkatan Komisaris BUMN memang menjadi domain dari Kementerian BUMN. Tapi dalam praktiknya, bukan tidak mungkin Menteri BUMN menerima berbagai usulan nama berbagai pihak, termasuk dari kolega di kabinet.

Uchok menilai, Menteri BUMN pasti akan segan menolak jika Sri Mulyani menitip nama untuk dijadikan calon komisaris. Terlebih BUMN masih sangat tergantung pada kucuran dana talangan dari Kementerian Keuangan.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya