Berita

Ilustrasi polisi Minneapolis/Net

Dunia

Bubarkan Kepolisian, Dewan Kota Minneapolis Ganti Dengan Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 09:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

RMOL. Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk mengganti Departemen Kepolisian dengan sistem keamanan publik berbasis masyarakat.

Resolusi tersebut disepakati pada Jumat (12/6) dengan suara bulat. Langkah yang dilakukan sebagai respons tuntutan masyarakat atas protes terhadap meninggalnya George Floyd.

"Pembunuhan George Floyd pada 25 Mei 2020 oleh petugas kepolisian Minneapolis adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tidak ada reformasi yang akan mencegah kekerasan mematikan," tulis lima anggota dewan dalam resolusi tersebut seperti yang dilansir dari CNA.


Dalam resolusi tersebut, Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk memulai proses penelitian, restrukturisasi, dan keterlibatan masyarakat selama setahun hingga menghasilkan model keselamatan publik yang baru.

Dewan juga menugaskan kelompok kerja baru untuk menyampaikan rekomendasi pada 24 Juli mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan publik untuk mengubah sistem keselamatan.

Di tengah tekanan untuk membubarkan Departemen Kepolisian, sebanyak 40 anggota polisi merilis surat terbuka pada Kamis (11/6) yang mengutuk tindakan Derek Chauvin terhadap Floyd.

"Aksinya (Chauvin) tidak menggambarkan kami," ujar mereka dalam surat tersebut.

Mereka juga menyatakan dukungan untuk diadakannya reformasi kepolisian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Walikota Minneapolis, Jacob Frey, yang akhirnya mendukung diadakannya reformasi struktural besar-besaran untuk merevisi sistem rasis struktural.

Kematian Floyd yang diakibatkan oleh penahanan Chauvin membuat masyarakat dunia marah. Protes anti-rasisme untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Floyd bukan hanya terjadi di AS, namun juga berbagai negara di penjuru dunia.

Mereka juga menyoroti bagaimana rasisme dan tindakan diskriminasi telah mendarah daging dalam institusi kepolisian.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya