Berita

Ilustrasi polisi Minneapolis/Net

Dunia

Bubarkan Kepolisian, Dewan Kota Minneapolis Ganti Dengan Sistem Keamanan Berbasis Masyarakat

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 09:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

RMOL. Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk mengganti Departemen Kepolisian dengan sistem keamanan publik berbasis masyarakat.

Resolusi tersebut disepakati pada Jumat (12/6) dengan suara bulat. Langkah yang dilakukan sebagai respons tuntutan masyarakat atas protes terhadap meninggalnya George Floyd.

"Pembunuhan George Floyd pada 25 Mei 2020 oleh petugas kepolisian Minneapolis adalah sebuah tragedi yang menunjukkan bahwa tidak ada reformasi yang akan mencegah kekerasan mematikan," tulis lima anggota dewan dalam resolusi tersebut seperti yang dilansir dari CNA.


Dalam resolusi tersebut, Dewan Kota Minneapolis sepakat untuk memulai proses penelitian, restrukturisasi, dan keterlibatan masyarakat selama setahun hingga menghasilkan model keselamatan publik yang baru.

Dewan juga menugaskan kelompok kerja baru untuk menyampaikan rekomendasi pada 24 Juli mengenai keterlibatan para pemangku kepentingan publik untuk mengubah sistem keselamatan.

Di tengah tekanan untuk membubarkan Departemen Kepolisian, sebanyak 40 anggota polisi merilis surat terbuka pada Kamis (11/6) yang mengutuk tindakan Derek Chauvin terhadap Floyd.

"Aksinya (Chauvin) tidak menggambarkan kami," ujar mereka dalam surat tersebut.

Mereka juga menyatakan dukungan untuk diadakannya reformasi kepolisian.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Walikota Minneapolis, Jacob Frey, yang akhirnya mendukung diadakannya reformasi struktural besar-besaran untuk merevisi sistem rasis struktural.

Kematian Floyd yang diakibatkan oleh penahanan Chauvin membuat masyarakat dunia marah. Protes anti-rasisme untuk menuntut keadilan atas meninggalnya Floyd bukan hanya terjadi di AS, namun juga berbagai negara di penjuru dunia.

Mereka juga menyoroti bagaimana rasisme dan tindakan diskriminasi telah mendarah daging dalam institusi kepolisian.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya