Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif/Net
Iran menolak laporan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres yang menyebutkan bahwa rudal penyerang fasilitas minyak Arab Saudi, Aramco, merupakan buatannya.
"Republik Islam Iran dengan tegas menolak tuduhan Sekretariat PBB yang jelas berada di bawah tekanan politik dari AS dan rezim Saudi," demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dirilis oleh Tsanim.
"(Kami) menyatakan keprihatinan yang mendalam atas penyalahgunaan Sekretriat PBB untuk tujuan politik" sambungnya seperti dikutip kembali oleh Sputnik, Sabtu (13/6).
Pada 14 September 2019, [rudal dan pesawat tak berawak menyerang dua kilang minyak Aramco yang membuat separuh produksi minyak kerajaan menyusut dan mempengaruhi harga minyak dunia.
Atas serangan tersebut, milisi Houthi di Yaman mengaku bertanggung jawab. Namun, AS, Aran Saudi, dan negara-negara Eropa yakin Iranlah yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.
Dalam laporannya, PBB menunjukkan puing-puing rudal dan pesawat tak berawak tersebut merupakan buatan Iran yang memicu tudingan bahwa Iran telah memasok senjata kepada Houthi.
Menanggapi hal tersebut, Iran menuding laporan PBB tersebut hanyalah alat untuk memperpanjang ebargo senjatanya yang akan berakhir pada Oktober 2020.
"Menariknya, laporan Sekretariat bertepatan dengan langkah AS untuk mengusulkan rancangan resolusi berbahaya yang membuka jalan bagi perpanjangan pembatasan senjata di Iran secara ilegal," ujar kementerian.
"Namun yang lebih mengejutkan, isi dari laporan ini digunakan oleh AS dua minggu sebelum rilis resminya," sambungnya.
Kementerian Luar Negeri Iran mencurigai, laporan tersebut telah dipersiapkan AS untuk melawannya.
Untuk itu, Iran kemudian memperingatkan PBB untuk tidak ikut bermain dalam skenario yang direncanakan AS karena hanya dapat menghancurkan reputasi badan tersebut.
"Tidak diragukan lagi, laporan seperti itu tidak hanya akan gagal untuk membantu (mempromosikan) perdamaian dan keamanan di kawasan dan untuk mengimplementasikan resolusi Dewan Keamanan, tetapi juga sepenuhnya menghancurkan validitas dan reputasi PBB," pungkas kementerian luar negeri Iran.
