Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi saat berkunjung ke kantor RMOL/RMOL

Politik

Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sengkarut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian publik. Ini lantaran rakyat yang harus dihadapkan pada kenaikan iuran untuk menambal kerugian di BPJS.

Sebuah petisi online pun digarap oleh Lokataru Foundation berjudul “Buka Hasil Audit BPKP Terhadap BPJS Kesehatan” di laman Change.org.

Dijelaskan dalam petisi ini bahwa BPJS diprediksi akan menelan defisit Rp 17,3 triliun di tahun 2020. Sementara solusi yang ditawarkan BPJS dan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS.


Per tanggal 6 Mei 2020 pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal persoalan defisit BPJS dinilai tidak sesederhana itu. Pada Agustus 2019 lalu, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan hasil audit yang membuka “bobrok” penyebab sesungguhnya dari defisit BPJS Kesehatan.

Disebutkan bahwa ada kelompok peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran disinyalir menjadi penyebab kerugian BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, audit tersebut juga menuding carut-marutnya data kepesertaan hingga sejumlah tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta sebagai sumber defisit BPJS Kesehatan.

Atas alasan itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online ini.

“Kalau setuju BPKP buka Audit BPJS, silakan ikut tanda tangan petisi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai petisi ini merupakan gagasan yang brilian.

“Ini gagasan menarik,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Menurutnya, audit itu memang perlu dibuka untuk mengungkap adanya tata kelola BPJS yang amburadul dan menjadikan rakyat sebagai penambal kebocoran. Namun demikian, baginya petisi ini kurang berisi jika tidak dibarengi dengan aksi.

“Petisi harus dibarengi dengan aksi agar menjadi lebih berisi,” sarannya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya