Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi saat berkunjung ke kantor RMOL/RMOL

Politik

Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sengkarut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian publik. Ini lantaran rakyat yang harus dihadapkan pada kenaikan iuran untuk menambal kerugian di BPJS.

Sebuah petisi online pun digarap oleh Lokataru Foundation berjudul “Buka Hasil Audit BPKP Terhadap BPJS Kesehatan” di laman Change.org.

Dijelaskan dalam petisi ini bahwa BPJS diprediksi akan menelan defisit Rp 17,3 triliun di tahun 2020. Sementara solusi yang ditawarkan BPJS dan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS.


Per tanggal 6 Mei 2020 pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal persoalan defisit BPJS dinilai tidak sesederhana itu. Pada Agustus 2019 lalu, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan hasil audit yang membuka “bobrok” penyebab sesungguhnya dari defisit BPJS Kesehatan.

Disebutkan bahwa ada kelompok peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran disinyalir menjadi penyebab kerugian BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, audit tersebut juga menuding carut-marutnya data kepesertaan hingga sejumlah tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta sebagai sumber defisit BPJS Kesehatan.

Atas alasan itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online ini.

“Kalau setuju BPKP buka Audit BPJS, silakan ikut tanda tangan petisi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai petisi ini merupakan gagasan yang brilian.

“Ini gagasan menarik,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Menurutnya, audit itu memang perlu dibuka untuk mengungkap adanya tata kelola BPJS yang amburadul dan menjadikan rakyat sebagai penambal kebocoran. Namun demikian, baginya petisi ini kurang berisi jika tidak dibarengi dengan aksi.

“Petisi harus dibarengi dengan aksi agar menjadi lebih berisi,” sarannya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya