Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi saat berkunjung ke kantor RMOL/RMOL

Politik

Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sengkarut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian publik. Ini lantaran rakyat yang harus dihadapkan pada kenaikan iuran untuk menambal kerugian di BPJS.

Sebuah petisi online pun digarap oleh Lokataru Foundation berjudul “Buka Hasil Audit BPKP Terhadap BPJS Kesehatan” di laman Change.org.

Dijelaskan dalam petisi ini bahwa BPJS diprediksi akan menelan defisit Rp 17,3 triliun di tahun 2020. Sementara solusi yang ditawarkan BPJS dan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS.


Per tanggal 6 Mei 2020 pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal persoalan defisit BPJS dinilai tidak sesederhana itu. Pada Agustus 2019 lalu, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan hasil audit yang membuka “bobrok” penyebab sesungguhnya dari defisit BPJS Kesehatan.

Disebutkan bahwa ada kelompok peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran disinyalir menjadi penyebab kerugian BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, audit tersebut juga menuding carut-marutnya data kepesertaan hingga sejumlah tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta sebagai sumber defisit BPJS Kesehatan.

Atas alasan itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online ini.

“Kalau setuju BPKP buka Audit BPJS, silakan ikut tanda tangan petisi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai petisi ini merupakan gagasan yang brilian.

“Ini gagasan menarik,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Menurutnya, audit itu memang perlu dibuka untuk mengungkap adanya tata kelola BPJS yang amburadul dan menjadikan rakyat sebagai penambal kebocoran. Namun demikian, baginya petisi ini kurang berisi jika tidak dibarengi dengan aksi.

“Petisi harus dibarengi dengan aksi agar menjadi lebih berisi,” sarannya.

Populer

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

UPDATE

Pernah Puji LSP Kapolri Terbaik, Habiburokhman Ungkap Istilah ‘Perkalian Nol’

Minggu, 08 November 2026 | 04:30

Penahanan LSP Jadi Pukulan Berat bagi Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 04:18

Pengamat Puji Ketenangan Jokowi saat Tunjukkan Ijazah di Persidangan

Minggu, 08 November 2026 | 04:00

Ziarah ke Makam Bung Karno, Sekjen PDIP: Kekuasaan itu untuk Rakyat

Minggu, 08 November 2026 | 03:32

Penyadapan Prabowo Mustahil Bukan untuk Tujuan Makar

Minggu, 08 November 2026 | 03:19

Kolaborasi PAM Jaya dan Pemkot Jaktim Hadirkan Sarana Tinju di Kampung Melayu

Minggu, 08 November 2026 | 03:00

Wapres Gibran Tidak Lagi Memiliki Legitimasi sebagai Pemimpin

Minggu, 08 November 2026 | 02:32

Ada Aroma Kuat Makar di Balik Penyadapan terhadap Prabowo

Minggu, 08 November 2026 | 02:22

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Wapres Gibran Wajib Menghormati Putusan MA

Minggu, 08 November 2026 | 01:43

Selengkapnya