Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi saat berkunjung ke kantor RMOL/RMOL

Politik

Adhie Massardi: Petisi BPKP Buka Audit BPJS Harus Dibarengi Aksi Biar Lebih Berisi

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sengkarut tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menjadi perhatian publik. Ini lantaran rakyat yang harus dihadapkan pada kenaikan iuran untuk menambal kerugian di BPJS.

Sebuah petisi online pun digarap oleh Lokataru Foundation berjudul “Buka Hasil Audit BPKP Terhadap BPJS Kesehatan” di laman Change.org.

Dijelaskan dalam petisi ini bahwa BPJS diprediksi akan menelan defisit Rp 17,3 triliun di tahun 2020. Sementara solusi yang ditawarkan BPJS dan pemerintah adalah menaikkan iuran BPJS.


Per tanggal 6 Mei 2020 pemerintah resmi menaikkan iuran BPJS Kesehatan untuk kedua kalinya melalui Peraturan Presiden 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal persoalan defisit BPJS dinilai tidak sesederhana itu. Pada Agustus 2019 lalu, dalam rapat gabungan Komisi IX dan XI DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaparkan hasil audit yang membuka “bobrok” penyebab sesungguhnya dari defisit BPJS Kesehatan.

Disebutkan bahwa ada kelompok peserta mandiri yang tidak patuh membayar iuran disinyalir menjadi penyebab kerugian BPJS Kesehatan. Namun di sisi lain, audit tersebut juga menuding carut-marutnya data kepesertaan hingga sejumlah tindak kecurangan (fraud) yang dilakukan rumah sakit, BPJS Kesehatan, dan peserta sebagai sumber defisit BPJS Kesehatan.

Atas alasan itu, Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar mengajak masyarakat untuk menandatangani petisi online ini.

“Kalau setuju BPKP buka Audit BPJS, silakan ikut tanda tangan petisi,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai petisi ini merupakan gagasan yang brilian.

“Ini gagasan menarik,” ujarnya dalam akun Twitter pribadi, Minggu (14/6).

Menurutnya, audit itu memang perlu dibuka untuk mengungkap adanya tata kelola BPJS yang amburadul dan menjadikan rakyat sebagai penambal kebocoran. Namun demikian, baginya petisi ini kurang berisi jika tidak dibarengi dengan aksi.

“Petisi harus dibarengi dengan aksi agar menjadi lebih berisi,” sarannya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya