Berita

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Susi Pudjiastuti: Hanya Dengan Perintah Presiden Semua Akan Selesai

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan illegal fishing dan kembalinya kapal-kapal asing berkeliaran di laut Indonesia menjadi konsen mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tidak hanya itu, Susi juga menyoroti penggunaan kembali alat tangkap ikan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Susi Pudjiastuti menilai bahwa sebentar lagi kapal-kapal raksasa milik asing yang selama 5 tahun hanya bersandar di pelabuhan akan kembali melaut.

Kondisi itu, katanya, sama seperti saat dirinya belum menjabat sebagai menteri.


“Kerlip kota-kota terapung di tengah laut, yang memiliki suplai logistik sendiri. Nelayan yang tangkap ikan di pinggir harus puas memandang lampu di laut,” ujarnya, Minggu (14/6).

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga menyoroti kebijakan pemerintah yang melonggarkan alat tangkap ikan. Sebab, dengan diperbolehkan kembali penggunaan pukat cincin atau purseine, maka akan menguras habis ikan di laut. Bahkan hingga ikan-ikan yang masih kecil.

“Dengan diperbolehkannya purseines ditarik dengan 2 kapal. Baby tuna akan habis. Pelagis lainnya sama. Trawl/cantrang beroperasi. Semua akan habis. Jargon Maluku Lumbung Ikan akan selesai tidak sampai 5 tahun. Laut masa depan bangsa ? Bangsa itu bukan kita Indonesia,” tekannya.

Namun demikian, Susi Pudjiastuti menilai semua itu masih bisa dicegah. Caranya dengan ketegasan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah. Jika Jokowi tegas memberi perintah untuk tidak ada lagi illegal fishing dan perusakan lingkungan, maka laut Indonesia akan aman.

“Karena hanya dengan kata atau perintah presiden untuk tidak boleh ada ilegal fishing dan kapal asing tangkap ikan di laut NKRI dan tidak boleh ada alat tangkap yang merusak lingkungan (maka) semua akan selesai. Laut Indonesia akan aman menjadi laut masa depan bangsa Indonesia. Hanya presiden yang bisa,” tutupnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya