Berita

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Susi Pudjiastuti: Hanya Dengan Perintah Presiden Semua Akan Selesai

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan illegal fishing dan kembalinya kapal-kapal asing berkeliaran di laut Indonesia menjadi konsen mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tidak hanya itu, Susi juga menyoroti penggunaan kembali alat tangkap ikan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Susi Pudjiastuti menilai bahwa sebentar lagi kapal-kapal raksasa milik asing yang selama 5 tahun hanya bersandar di pelabuhan akan kembali melaut.

Kondisi itu, katanya, sama seperti saat dirinya belum menjabat sebagai menteri.


“Kerlip kota-kota terapung di tengah laut, yang memiliki suplai logistik sendiri. Nelayan yang tangkap ikan di pinggir harus puas memandang lampu di laut,” ujarnya, Minggu (14/6).

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga menyoroti kebijakan pemerintah yang melonggarkan alat tangkap ikan. Sebab, dengan diperbolehkan kembali penggunaan pukat cincin atau purseine, maka akan menguras habis ikan di laut. Bahkan hingga ikan-ikan yang masih kecil.

“Dengan diperbolehkannya purseines ditarik dengan 2 kapal. Baby tuna akan habis. Pelagis lainnya sama. Trawl/cantrang beroperasi. Semua akan habis. Jargon Maluku Lumbung Ikan akan selesai tidak sampai 5 tahun. Laut masa depan bangsa ? Bangsa itu bukan kita Indonesia,” tekannya.

Namun demikian, Susi Pudjiastuti menilai semua itu masih bisa dicegah. Caranya dengan ketegasan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah. Jika Jokowi tegas memberi perintah untuk tidak ada lagi illegal fishing dan perusakan lingkungan, maka laut Indonesia akan aman.

“Karena hanya dengan kata atau perintah presiden untuk tidak boleh ada ilegal fishing dan kapal asing tangkap ikan di laut NKRI dan tidak boleh ada alat tangkap yang merusak lingkungan (maka) semua akan selesai. Laut Indonesia akan aman menjadi laut masa depan bangsa Indonesia. Hanya presiden yang bisa,” tutupnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

Jokowi Lebih Jago dari Shah Ruh Khan soal Main Drama

Senin, 23 Februari 2026 | 03:31

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

UPDATE

Nina Agustina Tinggalkan PDIP, lalu Gabung PSI

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:10

KPK Panggil Pimpinan DPRD Madiun Ali Masngudi

Kamis, 05 Maret 2026 | 16:08

Bareskrim Serahkan Rp58 Miliar ke Negara Hasil Eksekusi Aset Judol

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:53

KPK Panggil Lima Orang terkait Korupsi Pemkab Lamteng, Siapa Saja?

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:26

Dua Pengacara S&P Law Office Dipanggil KPK

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:20

Legislator PKS: Bangsa yang Kuat Mampu Produksi Kebutuhan Pokok Sendiri

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:16

Perketat Pengawasan Transportasi Mudik

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:09

Evakuasi WNI dari Iran Harus Lewati Jalur Aman dari Serangan

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:02

BPKH Gelar Anugerah Jurnalistik 2026, Total Hadiah Rp120 Juta

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:01

TNI Tangani Terorisme Jadi Ancaman Kebebasan Sipil

Kamis, 05 Maret 2026 | 15:00

Selengkapnya