Berita

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Susi Pudjiastuti: Hanya Dengan Perintah Presiden Semua Akan Selesai

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan illegal fishing dan kembalinya kapal-kapal asing berkeliaran di laut Indonesia menjadi konsen mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tidak hanya itu, Susi juga menyoroti penggunaan kembali alat tangkap ikan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Susi Pudjiastuti menilai bahwa sebentar lagi kapal-kapal raksasa milik asing yang selama 5 tahun hanya bersandar di pelabuhan akan kembali melaut.

Kondisi itu, katanya, sama seperti saat dirinya belum menjabat sebagai menteri.


“Kerlip kota-kota terapung di tengah laut, yang memiliki suplai logistik sendiri. Nelayan yang tangkap ikan di pinggir harus puas memandang lampu di laut,” ujarnya, Minggu (14/6).

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga menyoroti kebijakan pemerintah yang melonggarkan alat tangkap ikan. Sebab, dengan diperbolehkan kembali penggunaan pukat cincin atau purseine, maka akan menguras habis ikan di laut. Bahkan hingga ikan-ikan yang masih kecil.

“Dengan diperbolehkannya purseines ditarik dengan 2 kapal. Baby tuna akan habis. Pelagis lainnya sama. Trawl/cantrang beroperasi. Semua akan habis. Jargon Maluku Lumbung Ikan akan selesai tidak sampai 5 tahun. Laut masa depan bangsa ? Bangsa itu bukan kita Indonesia,” tekannya.

Namun demikian, Susi Pudjiastuti menilai semua itu masih bisa dicegah. Caranya dengan ketegasan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah. Jika Jokowi tegas memberi perintah untuk tidak ada lagi illegal fishing dan perusakan lingkungan, maka laut Indonesia akan aman.

“Karena hanya dengan kata atau perintah presiden untuk tidak boleh ada ilegal fishing dan kapal asing tangkap ikan di laut NKRI dan tidak boleh ada alat tangkap yang merusak lingkungan (maka) semua akan selesai. Laut Indonesia akan aman menjadi laut masa depan bangsa Indonesia. Hanya presiden yang bisa,” tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya