Berita

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Susi Pudjiastuti: Hanya Dengan Perintah Presiden Semua Akan Selesai

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 07:13 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Permasalahan illegal fishing dan kembalinya kapal-kapal asing berkeliaran di laut Indonesia menjadi konsen mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Tidak hanya itu, Susi juga menyoroti penggunaan kembali alat tangkap ikan yang berpotensi merusak lingkungan.

Dalam kicauannya di akun Twitter pribadi, Susi Pudjiastuti menilai bahwa sebentar lagi kapal-kapal raksasa milik asing yang selama 5 tahun hanya bersandar di pelabuhan akan kembali melaut.

Kondisi itu, katanya, sama seperti saat dirinya belum menjabat sebagai menteri.


“Kerlip kota-kota terapung di tengah laut, yang memiliki suplai logistik sendiri. Nelayan yang tangkap ikan di pinggir harus puas memandang lampu di laut,” ujarnya, Minggu (14/6).

Selain itu, Susi Pudjiastuti juga menyoroti kebijakan pemerintah yang melonggarkan alat tangkap ikan. Sebab, dengan diperbolehkan kembali penggunaan pukat cincin atau purseine, maka akan menguras habis ikan di laut. Bahkan hingga ikan-ikan yang masih kecil.

“Dengan diperbolehkannya purseines ditarik dengan 2 kapal. Baby tuna akan habis. Pelagis lainnya sama. Trawl/cantrang beroperasi. Semua akan habis. Jargon Maluku Lumbung Ikan akan selesai tidak sampai 5 tahun. Laut masa depan bangsa ? Bangsa itu bukan kita Indonesia,” tekannya.

Namun demikian, Susi Pudjiastuti menilai semua itu masih bisa dicegah. Caranya dengan ketegasan Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintah. Jika Jokowi tegas memberi perintah untuk tidak ada lagi illegal fishing dan perusakan lingkungan, maka laut Indonesia akan aman.

“Karena hanya dengan kata atau perintah presiden untuk tidak boleh ada ilegal fishing dan kapal asing tangkap ikan di laut NKRI dan tidak boleh ada alat tangkap yang merusak lingkungan (maka) semua akan selesai. Laut Indonesia akan aman menjadi laut masa depan bangsa Indonesia. Hanya presiden yang bisa,” tutupnya.

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Prabowo Diminta Tindak Tegas Kelompok yang Masih Persoalkan Hasil Pilpres 2024

Selasa, 22 September 2026 | 23:16

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Nasib Pengalihan Utang Whoosh Tak Jelas, Ini Penjelasan Wamenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 22:20

Ombudsman Soroti Masa Sanggah Data Rumah Rusak Gempa NTT Terlalu Singkat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:55

KPK Dalami Pengurusan HGB PT Bela Parahiyangan hingga ke Pusat

Jumat, 02 Oktober 2026 | 21:36

Rafyq Pandjaitan Terpilih Ketua KWP, Ariawan Titip Pesan Ini

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:50

KBRI Singapura Tak Punya Dokumen Pendidikan Gibran

Jumat, 02 Oktober 2026 | 20:20

Jenderal Sigit jadi Bidak Benteng dalam Catur Pemerintahan Prabowo

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:57

Hatta Rajasa Pastikan Wantimpres Beri Nasihat Berkualitas untuk Presiden

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:44

Kapolri Berganti, Jenderal Sigit Serahkan Panji Tribrata ke Jenderal Suyudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:40

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Bersama UI, Peradi Profesional Bidik Pendidikan Advokat Lebih Berkualitas

Jumat, 02 Oktober 2026 | 18:51

Selengkapnya