Berita

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik/Istimewa

Politik

Jakarta Terancam Darurat Sampah, Kerja Sama Fortum-Jakpro Harus Dibatalkan!

MINGGU, 14 JUNI 2020 | 01:39 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mendesak pencabutan atau pembatalan kerja sama antara Fortum dengan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Sebab, perjanjian kerja sama antara perusahaan asal Finlandia, Fortum, dan Jakpro dinilai manipulatif. Mengakibatkan molornya pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.

Taufik juga meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, segera mencabut penugasan kepada Jakpro, karena terbukti tak mampu menjalankan tugas dengan baik.


"Kerja sama Fortum dan Jakpro harus dicabut, karena antara hak dan kewajiban keduanya tidak seimbang. Kalau Jakpro melanggar, kena penalti. Begitu dia (Fortum melanggar), tidak kena apa-apa. Jadi Jakpro itu harus memutus perjanjian itu. Begitu diputus, kami akan melayangkan gugatan atas kerugian. Rakyat Jakarta ini rugi, yang dilakukan oleh si Fortum itu. Karena dia sudah semena-mena," kata Taufik melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6).

Taufik menilai, wewenang pembangunan ITF Sunter, Jakarta Utara, harus dicabut dari PT Jakpro karena pembangunannya hingga saat ini belum dilaksanakan. Padahal dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov DKI Jakarta, seharusnya membangun empat tempat.

"Kalau dengan kondisi sudah tiga tahun satu pun (pembangunan) belum jalan, ini kan kasihan pengelolaan sampah ke depan seperti apa, dengan Bantargebang yang sudah full kapasitas, kan harus ada tindakan," tegas Taufik, dikutip Kantor Berita RMOLJakarta.

Taufik menilai, pihak Fortum tidak serius dalam menjalankan kewajibannya membangun ITF Sunter. Hal itu terbukti dengan tak kunjung dilaksanakannya pembangunan.

"Kami khawatir proyek ini hanya menjadi ajang bagi mereka untuk mengeruk keuntungan saja dari perjanjian yang dibuat. Kita semua tahu, perjanjian ini jika dipampang di bursa dengan disertai foto-foto lokasi proyek, maka akan meningkatkan nilai saham perusahaan yang bersangkutan di pasar modal. Padahal, kenyataannya di lapangan, mereka tak pernah melaksanakan kewajiban untuk membangun," ungkap Taufik.

Untuk diketahui, pembangunan ITF Sunter sebelumnya ditargetkan selesai pada 2021. Namun hingga saat ini pembangunannya belum dimulai.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya