Ilustrasi Pilkada Serentak/RMOLLampung
Bukan perkara mudah bagi Komisi II DPR RI bersama pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta KPU dan lembaga penyelenggara Pemilu lainnya, untuk memutuskan pelaksanaan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020. Terutama karena situasi pandemik Covid-19 saat ini.
Banyak hal yang telah dipertimbangkan. Terutama protokol kesehatan hingga persiapan teknis lainnya telah dipikirkan matang-matang.
Begitu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, saat mengisi diskusi daring yang diselenggarakan oleh Smart FM bertajuk "Pilkada Langsung Tetap Berlangsung", Sabtu (13/6).
"Nah inilah yang jadi salah satu pertimbangan kami, yang sekali lagi memang ini sulitlah. Sekali lagi saya katakan, ini pilihan yang tidak mudah," ujar Doli Kurnia.
Menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, alasan mendasar kenapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember 2020, adalah karena pandemik Covid-19 belum dapat diprediksi kapan berakhir.
Karena itu, sekalipun diundur pada Maret 2021 mendatang, sebagaimana diusulkan beberapa elemen masyarakat, pandemik Covid-19 belum tentu berakhir.
"Kalau misalnya kita pakai tanggal 17 Maret 2021 berdasarkan yang kita diskusikan, tidak ada juga jaminan situasi akan berubah. Dan salah satu yang menguatkan kita adalah bahwa WHO mengatakan virus ini akan terus ada sama kita 2-5 tahun. Kemudian dikoreksi, mungkin selamanya akan bersama-sama kita," ucapnya.
"Nah jadi pilihannya adalah apakah kita harus menunggu situasi yang tidak pasti, atau kita mengambil sikap keputusan, dengan ukuran-ukuran tertentu dan ada penanggung jawabnya? Ini yang sebetulnya saya katakan tadi, pilihan yang tidak mudah," imbuh Doli Kurnia.
Belum lagi beberapa tahapan Pemilu yang telah dijalankan dan sejumlah anggaran bagi penyelenggara Pemilu yang telah didistribusikan ke berbagai daerah.
"Kami juga mendapatkan masukan dari Kepala Daerah mereka mengatakan 'Pak Doli kalau sekarang ini dana saya kira 60-90 persen NPHD itu sudah terdeliver ke KPU dan Bawaslu'. Jadi artinya kalau kita setop (Pilkada), dana hangus," tuturnya.
"Nah mereka bilang kalau dana ini dianggap selesai, tidak ada, maka tahun depan. Sementara kita sama-sama tahu, tahun depan ini situasi tidak akan jauh lebih baik atau bahkan lebih buruk dari soal konteks ekonomi. Kami enggak tahu lagi mencari penganggarannya bagaimana nanti untuk Pilkada yang berikutnya? Sementara yang ini sudah habis sekian," demikian Doli Kurnia.
