Ilustrasi Pemulu Kada/Net
Selain protokol dan perlengkapan kesehatan harus terjamin, persiapan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 nanti juga perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.
Persoalannya, apakah sejumlah persiapan tersebut sudah dilakukan atau justru sebaliknya. Sebab, yang diatur dalam Perppu 2/2020 hanya mengatur masalah hari H pemungutan suara.
Demikian disampaikan Manajer Program Perludem Fadli Ramadhanil saat mengisi diskusi daring Smart FM bertajuk "Pilkada Langsung Tetap Berlangsung" pada Sabtu (13/6).
"Titik poin pentingnya adalah apakah kita dalam 'berkeras' untuk melaksanakan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini sudah cukup segala kebutuhannya? Mengingat tahapannya sudah dimulai 15 Juni, karena kan di Perppu yang diatur hari pemungutan suara," kata Fadli.
Menurut Fadli, jangan sampai para pemangku kebijakan justru mengabaikan sejumlah persiapan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak di masa pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya memikirkan pas hari H pemungutan suara saja.
"Ada kesan seolah yang ditentukan hari pemungutan suara. Padahal untuk menuju hari pemungutan suara itu ada rangkaian tahapan yang harus dilaksanakan," tegasnya.
Apalagi, kata Fadli, jika melihat perkembangan kasus Covid-19 di tanah air hingga saat ini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang signifikan.
Artinya, jika tetap digelar pada Desember nanti dan persiapan belum matang maka akan menimbulkan resiko.
"Kalau hari pemungutan suara di Desember, tetapi tahapannya dimulai Juni. Nah, pertanyaan sekarang, kita semua tahu bahwa kondisi pandemi ini semakin mengkhawatirkan. Hari terakhir ini peningkatan korban terinfeksi semakin tinggi secara nasional," tuturnya.
"Sementara itu, kita bersiap untuk tahapan Pilkada yang kemudian banyak sekali dan irisan kegiatan bertentangan dengan protokol Covid-19. Itu poin pertamanya," demikian Fadli.
