Berita

Kutipkan surat pernyataan penolakan RUU HIP dari beberapa ormas/Repro

Politik

Gabungan Ormas Minta Jokowi Setia Pada Pancasila Dengan Tolak RUU HIP

SABTU, 13 JUNI 2020 | 15:53 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Ulama dan beberapa organisasi masyarakat (Ormas) meminta agar Presiden Joko Widodo tetap setia sekaligus mematuhi Pancasila dengan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Dalam pernyataan sikap resmi yang diterima oleh redaksi, Sabtu (13/6). Para ulama dan Ormas itu beranggapan, melalui RUU HIP terindikasi adanya upaya kebangkitan paham komunis dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

“Mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengambil kebijakan dan langkah- langkah nyata yang tegas dan terukur, serta memerintahkan aparat hukum dan keamanan untuk mencegah kebangkitan paham komunis dan PKI,” sebut surat pernyataan sikap tersebut.


Selain itu, para Ulama dan Ormas juga menekankan kewaspadaan kepada fraksi di DPR RI mengingat  sejarah yang memilukan dan terkutuk yang dilakukan oleh PKI. Jika nantinya RUU HIP dibahas, agar jangan sampaib mereduksi Pancasila, terutama sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang telah dikukuhkan dengan pasal 29 ayat 1 UUD 1945.

“Serta mdwaspadai disingkirkannya peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Termasuk mewaspadai adanya indikasi memformalisasi komunisme,” imbau Ulama dan Ormas.

Disisi lain, para Ulama dan Ormas yang menyatakan sikap ini menyerukan tokoh masyarakat, aktivis yang setia pada NKRI serta seluruh elemen masyarakat untuk mewaspadai dan melawan kebangkitan dan gerakan komunis gaya baru yang berusaha bangkit, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun melalui jalur kekuasaan.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ini Pesan SBY untuk Pemerintahan Prabowo soal Langkah Stabilisasi Ekonomi

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:45

Pengusaha Perikanan jadi Tersangka Kasus Alih Fungsi Lahan di Batang

Kamis, 11 Juni 2026 | 03:19

Atlet Terbaik Taekwondo Asia Siap Tampil di Jakarta pada Agustus Mendatang

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:55

SBY: Masih Tersedia Opsi dan Solusi dari Otoritas Moneter dan Fiskal Kita

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:31

Reformasi MBG dan Menjaga Asa Prabowo

Kamis, 11 Juni 2026 | 02:02

Program MBG Jangan Dihancurkan Gegara Tata Kelola Bermasalah

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:42

Danantara Perkuat Fokus Bisnis Telkom Lewat Pemangkasan Anak Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:21

Said Didu soal Kasus BGN: Prabowo Betul-betul Dikhianati

Kamis, 11 Juni 2026 | 01:07

Kapuspen TNI: Media Miliki Peran Strategis Mencerdaskan Bangsa

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:50

DPD Minta Dapur MBG yang Sudah Berjalan Jangan Diputus Mendadak

Kamis, 11 Juni 2026 | 00:30

Selengkapnya