Berita

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri/Net

Politik

Hasan Basri: Pancasila Sudah Final, Tidak Perlu Lagi UU HIP

SABTU, 13 JUNI 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Senator muda perwakilan Kalimantan Utara, Hasan Basri mencermati dengan seksama terhadap perkembangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sedang digogok di DPR.

Menanggapi perkembangan yang ada, Hasan Basri dengan tegas menolak RUU HIP tersebut, terutama karena tidak dicantumkannya TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Menurutnya, itu adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang kelam dan memilukan. Sehingga, dengan hadirnya RUU HIP ini, itu sama artinya dengan menyetujui penghianatan terhadap bangsa ini.


"Pancasila telah final sebagai ideologi dan dasar NKRI tak perlu lagi dirancang menjadi sebuah RUU HIP, karena justru itu akan mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945," terang Wakil Ketua Komite II DPD RI itu, Sabtu (13/6).

Hasan Basri menegaskan semua anak bangsa harus bisa memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah final sebagai tafsir dan penjabaran paling komprehensif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila sebagai Idiologi dan jati diri bangsa Indonesia.

Dia menyatakan bahwa memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni "Gotong Royong", adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila, dan secara tidak langsung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta mengesampingkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasan Basri juga mendesak kepada seluruh anggota DPR dan DPD untuk tetap mengingat sejarah yang kelam dan memilukan yang dilakukan oleh PKI yang kita kenal dengan istilah G-30S-PKI. Peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan harus menjadi catatan, jangan sampai terulang kembali.

"Saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk waspada terdap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode yang licik. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya