Berita

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri/Net

Politik

Hasan Basri: Pancasila Sudah Final, Tidak Perlu Lagi UU HIP

SABTU, 13 JUNI 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Senator muda perwakilan Kalimantan Utara, Hasan Basri mencermati dengan seksama terhadap perkembangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sedang digogok di DPR.

Menanggapi perkembangan yang ada, Hasan Basri dengan tegas menolak RUU HIP tersebut, terutama karena tidak dicantumkannya TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Menurutnya, itu adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang kelam dan memilukan. Sehingga, dengan hadirnya RUU HIP ini, itu sama artinya dengan menyetujui penghianatan terhadap bangsa ini.


"Pancasila telah final sebagai ideologi dan dasar NKRI tak perlu lagi dirancang menjadi sebuah RUU HIP, karena justru itu akan mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945," terang Wakil Ketua Komite II DPD RI itu, Sabtu (13/6).

Hasan Basri menegaskan semua anak bangsa harus bisa memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah final sebagai tafsir dan penjabaran paling komprehensif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila sebagai Idiologi dan jati diri bangsa Indonesia.

Dia menyatakan bahwa memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni "Gotong Royong", adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila, dan secara tidak langsung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta mengesampingkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasan Basri juga mendesak kepada seluruh anggota DPR dan DPD untuk tetap mengingat sejarah yang kelam dan memilukan yang dilakukan oleh PKI yang kita kenal dengan istilah G-30S-PKI. Peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan harus menjadi catatan, jangan sampai terulang kembali.

"Saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk waspada terdap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode yang licik. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," tutupnya.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

Tidak Mengutuk Tapi Ayo Gugat Israel di PBB

Minggu, 05 April 2026 | 01:55

Energi Transisi Sulap Desa Rentan jadi Resisten

Minggu, 05 April 2026 | 01:32

1.305 Rekomendasi Audit BPK di Kementerian PU Belum Tuntas

Minggu, 05 April 2026 | 01:10

Pakistan Gratiskan Transportasi Umum Buntut Demo Kenaikan BBM

Minggu, 05 April 2026 | 00:52

Menang di Tingkat Kasasi, Natalia Rusli Fokus Kawal Perkara Pidana

Minggu, 05 April 2026 | 00:32

Pemerintah Desak DK-PBB Lindungi Pasukan Perdamaian di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 00:12

Pelni Sukses Layani 467 Ribu Penumpang Selama Arus Mudik-Balik Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 23:57

KSAD: Tiga Prajurit Gugur, Kami Sangat Kehilangan

Sabtu, 04 April 2026 | 23:32

Menlu Ungkap Ada Tiga Prajurit TNI Lagi Terluka di Lebanon

Sabtu, 04 April 2026 | 23:11

ITERA: Fenomena Langit Lampung Timur Diduga Sampah Antariksa Roket China

Sabtu, 04 April 2026 | 22:42

Selengkapnya