Berita

Wakil Ketua Komite II DPD RI, Hasan Basri/Net

Politik

Hasan Basri: Pancasila Sudah Final, Tidak Perlu Lagi UU HIP

SABTU, 13 JUNI 2020 | 13:14 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Senator muda perwakilan Kalimantan Utara, Hasan Basri mencermati dengan seksama terhadap perkembangan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang sedang digogok di DPR.

Menanggapi perkembangan yang ada, Hasan Basri dengan tegas menolak RUU HIP tersebut, terutama karena tidak dicantumkannya TAP MPRS No. 25/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia.

Menurutnya, itu adalah sebuah bentuk pengabaian terhadap fakta sejarah yang kelam dan memilukan. Sehingga, dengan hadirnya RUU HIP ini, itu sama artinya dengan menyetujui penghianatan terhadap bangsa ini.


"Pancasila telah final sebagai ideologi dan dasar NKRI tak perlu lagi dirancang menjadi sebuah RUU HIP, karena justru itu akan mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945," terang Wakil Ketua Komite II DPD RI itu, Sabtu (13/6).

Hasan Basri menegaskan semua anak bangsa harus bisa memaknai dan memahami bahwa pembukaan UUD Tahun 1945 dan batang tubuhnya telah final sebagai tafsir dan penjabaran paling komprehensif dari Pancasila. Adanya tafsir baru dalam bentuk RUU HIP justru telah mendegradasi eksistensi Pancasila sebagai Idiologi dan jati diri bangsa Indonesia.

Dia menyatakan bahwa memangkas Pancasila menjadi Trisila lalu menjadi Ekasila yakni "Gotong Royong", adalah nyata-nyata merupakan upaya pengaburan dan penyimpangan makna dari Pancasila, dan secara tidak langsung ingin melumpuhkan keberadaan sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang telah dikukuhkan dengan Pasal 29 Ayat (1) UUD Tahun 1945, serta mengesampingkan peran agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hasan Basri juga mendesak kepada seluruh anggota DPR dan DPD untuk tetap mengingat sejarah yang kelam dan memilukan yang dilakukan oleh PKI yang kita kenal dengan istilah G-30S-PKI. Peristiwa sadis dan tak berperikemanusiaan yang mereka lakukan harus menjadi catatan, jangan sampai terulang kembali.

"Saya menghimbau kepada seluruh elemen bangsa Indonesia untuk waspada terdap penyebaran paham komunis dengan berbagai cara dan metode yang licik. Tetap jaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila," tutupnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya