Berita

Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta/Net

Politik

Partai Besar Dorong PT 7 Persen, Pengamat: Ini Agenda Feodalisme, Menghidupkan Orde Baru

SABTU, 13 JUNI 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Parlemantary Trasehold (PT) 7 persen yang masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus didorong oleh partai-partai besar untuk disahkan.

Nilai ambang batas ini dianggap begitu tinggi dan merugikan partai politik papan tengah hingga parpol kecil.

Perdebatan yang alot juga masih terus diperdebatkan di parlemen. Bahkan banyak pihak yang ikut berkomentar mengenai persoalan ini.


Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai PT 7 persen sebagai agenda parpol-parpol besar.

"Agendanya adalah agenda kekuasaan. Bagaiamana partai-partai ini ekosistemnya tetap bertahan, tidak hilang oleh seleksi alam demokrasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/6).

Pangi menyebutkan ada tiga parpol yang berniat untuk tetap berkuasa di 5 tahun mendatang. Diantaranya PDIP, Golkar, dan Gerindra. Dasarnya, dia berkaca pada Pemilu 2009, 20014 dan 2019.

"Jadi nanti kalau kita mencermati dari tiga pemilu, dari 2009, 2014 sampai 2019 kemarin itu kan partai pemenang pemilu kan enggak bergeser dari PDIP, Golkar, Gerindra. Ini kan partai papan atas itu-itu saja," ungkapnya.

Dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini berpendapat, agenda revisi PT 4 persen menjadi 7 persen sarat akan agenda feodalisme. Alih-alih, ada parpol yang menginginkan kembalinya era Orde Baru kembali ke masa kini.

"Intinya ini agenda feodalisme, menghidupkan Orde Baru. Jadi desain nanti adalah 3 partai. Yang akan lolos 3 atau 4 partai," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Ketua MPR Bicara Islam dan Kemajuan di Forum Mufti Dunia

Jumat, 12 Juni 2026 | 20:15

Cara Reaktivasi MyPertamina agar QR Code Aktif Lagi, Bisa Lewat Website dan Aplikasi

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:57

Dua Akses Stasiun MRT Dukuh Atas Ditutup Imbas Demo

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:54

Sinopsis Backrooms, Film Horor Adaptasi Serial YouTube yang Pecahkan Rekor Box Office

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:44

Demonstran Depan UOB

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:39

Palsukan Tanda Tangan, Bendahara BUMDes Diduga Korupsi Rp1,6 Miliar

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:35

KPK Didesak Naikkan Status Pejabat DJBC Ahmad Dedi ke Penyidikan

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:32

BRI Gelontorkan Dana Rp500 Miliar untuk Buyback Saham

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:14

Jadwal Lengkap Fase Grup Piala Dunia 2026

Jumat, 12 Juni 2026 | 19:13

PDIP Diminta Tertibkan Kader Diduga Terlibat Program MBG

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:47

Selengkapnya