Berita

Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta/Net

Politik

Partai Besar Dorong PT 7 Persen, Pengamat: Ini Agenda Feodalisme, Menghidupkan Orde Baru

SABTU, 13 JUNI 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Parlemantary Trasehold (PT) 7 persen yang masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus didorong oleh partai-partai besar untuk disahkan.

Nilai ambang batas ini dianggap begitu tinggi dan merugikan partai politik papan tengah hingga parpol kecil.

Perdebatan yang alot juga masih terus diperdebatkan di parlemen. Bahkan banyak pihak yang ikut berkomentar mengenai persoalan ini.


Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai PT 7 persen sebagai agenda parpol-parpol besar.

"Agendanya adalah agenda kekuasaan. Bagaiamana partai-partai ini ekosistemnya tetap bertahan, tidak hilang oleh seleksi alam demokrasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/6).

Pangi menyebutkan ada tiga parpol yang berniat untuk tetap berkuasa di 5 tahun mendatang. Diantaranya PDIP, Golkar, dan Gerindra. Dasarnya, dia berkaca pada Pemilu 2009, 20014 dan 2019.

"Jadi nanti kalau kita mencermati dari tiga pemilu, dari 2009, 2014 sampai 2019 kemarin itu kan partai pemenang pemilu kan enggak bergeser dari PDIP, Golkar, Gerindra. Ini kan partai papan atas itu-itu saja," ungkapnya.

Dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini berpendapat, agenda revisi PT 4 persen menjadi 7 persen sarat akan agenda feodalisme. Alih-alih, ada parpol yang menginginkan kembalinya era Orde Baru kembali ke masa kini.

"Intinya ini agenda feodalisme, menghidupkan Orde Baru. Jadi desain nanti adalah 3 partai. Yang akan lolos 3 atau 4 partai," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Menhub Perketat Izin Berlayar di Labuan Bajo demi Keamanan Wisata Nataru

Kamis, 01 Januari 2026 | 08:15

Nasib Kenaikan Gaji PNS 2026 Ditentukan Hasil Evaluasi Ekonomi Kuartal I

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:58

Cahaya Solidaritas di Langit Sydney: Menyongsong 2026 dalam Dekapan Duka dan Harapan

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:40

Refleksi Pasar Ekuitas Eropa 2025: Tahun Kebangkitan Menuju Rekor

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:13

Bursa Taiwan Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah Berkat Lonjakan AI

Kamis, 01 Januari 2026 | 07:02

3.846 Petugas Bersihkan Sampah Tahun Baru

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:58

Mustahil KPK Berani Sentuh Jokowi dan Keluarganya

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:22

Rakyat Sulit Maafkan Kebohongan Jokowi selama 10 Tahun

Kamis, 01 Januari 2026 | 06:03

Pilkada Lewat DPRD Abaikan Nyawa Demokrasi

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:45

Korupsi Era Jokowi Berlangsung Terang Benderang

Kamis, 01 Januari 2026 | 05:21

Selengkapnya