Berita

Gedung DPR RI di kawasan Senayan, Jakarta/Net

Politik

Partai Besar Dorong PT 7 Persen, Pengamat: Ini Agenda Feodalisme, Menghidupkan Orde Baru

SABTU, 13 JUNI 2020 | 09:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Parlemantary Trasehold (PT) 7 persen yang masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu masih terus didorong oleh partai-partai besar untuk disahkan.

Nilai ambang batas ini dianggap begitu tinggi dan merugikan partai politik papan tengah hingga parpol kecil.

Perdebatan yang alot juga masih terus diperdebatkan di parlemen. Bahkan banyak pihak yang ikut berkomentar mengenai persoalan ini.


Salah satunya disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Centre, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai PT 7 persen sebagai agenda parpol-parpol besar.

"Agendanya adalah agenda kekuasaan. Bagaiamana partai-partai ini ekosistemnya tetap bertahan, tidak hilang oleh seleksi alam demokrasi," ujar Pangi Syarwi Chaniago saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/6).

Pangi menyebutkan ada tiga parpol yang berniat untuk tetap berkuasa di 5 tahun mendatang. Diantaranya PDIP, Golkar, dan Gerindra. Dasarnya, dia berkaca pada Pemilu 2009, 20014 dan 2019.

"Jadi nanti kalau kita mencermati dari tiga pemilu, dari 2009, 2014 sampai 2019 kemarin itu kan partai pemenang pemilu kan enggak bergeser dari PDIP, Golkar, Gerindra. Ini kan partai papan atas itu-itu saja," ungkapnya.

Dosen Universitas Bung Karno (UBK) Jakarta ini berpendapat, agenda revisi PT 4 persen menjadi 7 persen sarat akan agenda feodalisme. Alih-alih, ada parpol yang menginginkan kembalinya era Orde Baru kembali ke masa kini.

"Intinya ini agenda feodalisme, menghidupkan Orde Baru. Jadi desain nanti adalah 3 partai. Yang akan lolos 3 atau 4 partai," demikian Pangi Syarwi Chaniago.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya