Direktur Eksekutif Al-Mentra Institute, Karman BM/Net
Para akademisi dan aktivis demokrasi diharapkan ikut berpartisipasi menyumbangkan pemikiran terkait pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
Direktur Eksekutif Al-Mentra Institute, Karman BM mengatakan, syarat pilkada yang demokratis perlu dirumuskan ulang, karena pesta demokrasi lokal lima tahunan ini kemungkinan dilaksanakan di tengah pandemik Covid-19.
"Jangan terlalu kaku. Karena politik itu adalah sesuatu yang profan, bukan sakral. Kita harus mau belajar dari otoritas agama yaitu ulama yang secara cepat mengeluarkan fatwa tata cara ibadah selama Covid-19. Dan faktanya bisa berhasil. Masyarakat mengikutin. Nah mestinya pilkada juga demikian," ujar Karman, Jumat (12/6).
Hal tersebut disampaikan Karman saat menjadi pembicara webinar dialog interaktif bertajuk "Pro-Kontra Pilkada Serentak 2020: New Normal di Mata Millenials". Narasumber lain pada webinar itu adalah Ketua Komite I DPD RI, Agustin Teras Narang, dan Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.
Menurut Karman, peraturan teknis pilkada harus segera disosialisasikan. Begitu juga peraturan KPU dan Bawaslu, sehingga ada keyakinan dari publik bahwa persiapan pilkada sudah matang.
"Saya memahami selama ini mungkin KPU dan Bawaslu, ragu karena kesiapan anggaran, wilayah itu menurut saya juga harus segera dituntaskan pembicaraan bersama pemerintah," kata manten ketua umum GPII ini.
Selain itu, Karman juga meminta semua pihak dan elemen masyarakat, khususnya generasi muda ikut berpartisipasi untuk mensukseskan pilkada agar berjalan aman, damai dan demokratis.
"Kepada temen-temen milenial, kita harus dukung optimisme pemerintah untuk menyelenggakan Pilkada serentak 2020. Kita dukung pilkada yang aman, damai, demokratis dan sehat," tutup Karman, yang juga ini.
