Ilustrasi masker kain/Net
Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) mengkritik rencana pengadaan 300 ribu masker kain yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Menurut mereka, pengadaan ini rentan dikorupsi.
Menurut Koordinator Jang-Ko, Maharadi, program pengadaan 300 ribu masker kain ini rencananya dibuat untuk mencegah persebaran Covid-19 di Aceh Tengah. Dananya bersumber dari refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah senilai Rp 2,1 miliar.
“Pertama, 300 masker kain ini tidak efektif untuk mencegah penyebaran corona. Kedua, uang itu sangat mudah dikorupsi,†ujar Maharadi mengungkapkan alasan penolakan lembaganya terhadap rencana Pemkab, Kamis (11/6).
Maharadi juga menilai pengadaan masker kain tidak begitu relevan. Saat ini, kata dia, masker kain dan masker medis mudah didapat. Kondisi ini berbeda dengan awal pandemik corona merebak di Indonesia. Saat itu, masker sulit didapat.
Maharadi juga menilai 300 ribu masker kain itu terlalu banyak dan tidak sesuai dengan rasio angka penduduk Aceh Tengah sebesar 214.868 jiwa per Desember 2019. “Pengadaan ini adalah celah untuk korupsi,†kata Maharadi.
Proses pembuatan masker kain yang dikerjakan oleh para penjahit lokal ini juga dapat dimanfaatkan segelintir oknum pegawai pemerintah untuk kepentingan pribadi. Modusnya, jelas Maharadi, si oknum meminta penjahit menurunkan harga dari harga satuan.
“Biasanya, modus korupsi pengadaan adalah dengan jatah dari setiap barang yang dipesan. Jika harga satuan yang tertera 7.000 (rupiah), pihak penjahit hanya menerima 3.000-5.000 (rupiah) per buah. Kalikan saja 300 ribu,†beber Maharadi, dikutip
Kantor Berita RMOLAceh.
Selain itu, proses distribusi masker kain juga dapat dijadikan celah untuk mengeruk keuntungan pribadi. Modusnya, si oknum mengklaim membuat dan menyalurkan 300 ribu masker ke 295 desa di Aceh Tengah, namun yang disalurkan hanya 150 ribu masker.
Maharadi menilai ada banyak program yang bisa dilakukan dilakukan Pemkab Aceh Tengah ketimbang sekadar membuat masker dan membagi-bagikannya kepada masyarakat.
Harusnya, tegas Maharadi, Pemkab berpikir kreatif dan mempertimbangkan faktor efisiensi penggunaan anggaran di saat sulit seperti ini.
