ProDEM Minta RR Terima Tantangan Luhut Agar Demokrasi Hidup Dan Kritik Tidak Dianggap Kejahatan

Ada makna mendalam di balik permintaan Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) merayu ekonom senior DR. Rizal Ramli untuk memenuhi tantangan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Permintaan itu bukan hanya untuk membuka secara terang benderang kebijakan utang dan ekonomi pemerintah. Di mana utang dan sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah dianggap merugikan hajat hidup rakyat banyak.

Tapi juga ada pesan dari ProDEM agar kehidupan berdemokrasi di negeri ini tumbuh dengan subur. Pasalnya, selama ini pemerintah kerap menyudutkan bahkan memperkarakan setiap orang atau kelompok yang melancarkan kritik.

Padahal, kritik adalah bagian dari demokrasi yang juga bertujuan untuk menjaga roda pemerintahan tetap berjalan lurus demi menyejahterakan rakyat.

Begitu tegas Ketua Majelis ProDEM Iwan Sumule kepada redaksi sesaat lalu, Jumat (12/6).

“ProDEM sebenarnya meminta dan mendesak Bang Rizal Ramli untuk menerima tantangan debat Menko Luhut, semata-mata hanya ingin demokrasi bisa hidup lewat budaya debat,” tegasnya.

Iwan Sumule mengaku miris melihat kenyataan kehidupan demokrasi Indonesia belakangan ini. Pengkritik pemerintah seperti dibungkam, di mana setiap mereka bersuara langsung berhadapan dengan hukum.

Teranyar, kasus tersebut menerima mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu. Kritik Said Didu pada Menko Luhut Binsar Pandjaitan harus berbuntut di kepolisian. Said Didu dilaporkan atas dugaan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan/atau menyebarkan informasi bohong yang dapat menyebabkan keonaran publik.

Bahkan sempat beredar surat bernomor B/47/VI/2020/Dittipidsiber tertanggal 10 Juni 2020 yang menetapkan Said Didu sebagai tersangka. Belakangan Polri telah membantah surat tersebut.

“Semoga kritik tak lagi jadi kejahatan, seperti yang dialami Said Didu,” demikian Iwan Sumule.