Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjend (Purn) Doni Monardo/Net
Rencana penyelenggaraan Pilkada Serentak yang akan digelar 9 Desember 2020 di masa pandemi Covid-19, perlu memperhatikan sejumlah aspek terutama pada aspek kesehatan masyarakat.
Sebab, kegiatan Pilkada Serentak 2020 akan melibatkan banyak pihak dan perlu pengawalan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Demikian disampaikan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjend (Purn) Doni Monardo saat rapat kerja virtual bersama Komisi II DPR RI, Kamis (11/6).
Dia berharap perlengkapan kesehatan terutama alat pelindung diri (APD) dan sejenisnya perlu disiapkan dengan matang dan banyak.
"Dengan adanya ppilkada serentak dan melibatkan pihak maka APD dan pendukung lainnya harus disiapkan lebih banyak lagi," kata Doni Monardo.
Doni mengatakan, pihaknya terus berkoordinasi intensif bersama Menteri Kesehatan terkait perkembangan penanganan Covid-19 di tanah air. Termasuk terkait pemenuhan APD disejumlah daerah terpapar Covid-19.
"Menyangkut dukungan Gugus Tugas selama ini kami selaku bekerjasama dengan Menkes untuk memenuhi semua kebutuhan yang ada di provinsi dan kabupaten/kota," ujarnya.
Menurut purnawirawan TNI AD ini, protokol kesehatan dasar adalah tidak dibenarkan untuk adanya kegiatan pertemuan dalam jumlah besar. Hal ini mengingat, perkembangan virus corona ini sangat dinamis dan cepat.
"Pertemuan dengan skala terbatas itu pun harus diawasi ketat. Karena kalau kita lihat ada banyak variasi daerah pilkada, ada resiko tinggi, sedang, rendah warna kuning, dan yang masih belum terdampak. Tapi semua ini akan berkembang, akan sangat dinamis tergantung tingkat kesiapan Daerah," bebernya.
"Mohon kiranya penyelenggara Pilkada untuk bisa mengetahui secara detail daerah mana saja yang menjadi zona hijau, kuning, orange, dan merah," imbuh Doni Monardo.
Sedangkan, lanjut Doni, data per hari ini, tercatat daerah yang akan mengikuti pilkada 2020 untuk kabupaten/kota sebanyak 261; 43 tidak terdampak, 72 resiko ringan, 99 sedang, dan 40 resiko tinggi. Kemudian terdapat 9 sembilan provinsi.
"Nah data ini bapak pimpinan akan berkembang terus setiap minggu. Oleh karenanya besar harapan kami seluruh penyelenggara bisa mengikuti perkembangan yang ada," pungkasnya.
