Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen/Net
Pilkada Serentak 2020 yang menjadi perhelatan politik akbar di pengujung tahun dinilai rawan dibajak oleh oligarki politik lokal dan petahan serta antek-anteknya.
"Pihak incumben (petahana) atau sekurang-kurangnya mesin politik penyokong utama incumben yang akan maju kembali, punya agenda lain yang tidak selaras dengan pemulihan ekonomi agar normal kembali. Alih-alih mau normal kembali, tapi menuju ke sana yang dikerjakan bertolak belakang," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F Silaen, kepada wartawan di Jakarta, Kamis (11/6).
Ditambahkan Silaen, pro dan kontra soal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini cukup banyak disuarakan oleh para penggiat demokrasi dkk. Jika yang lain saja bisa ditunda pelaksanaannya, semisal ibadah Haji yang ikut tertunda, Pilkada juga bisa ditunda.
"Hemat saya, dalam kondisi seperti sekarang ini lebih baik jika dana alokasi pelaksanaan pilkada 2020 ini fokus diarahkan kepada perbaikan sektor ekonomi publik/rakyat. Agar roda ekonomi dapat segera pulih dan daya beli masyarakat kembali ke kondisi sebelum empasan pandemik corona," ucap Silaen
Menurut Silaen, ekonomi yang terdampak Covid-19 ini butuh perhatian khusus dan mendalam supaya tahapan-tahapan pemulihan ekonomi berjalan di trek yang benar dan tepat. Pemerintah harus turun tangan membantu penciptaan lapangan kerja didesa-desa/kota-kota juga, agar kerawanan sosial tidak jadi penghambat
New Normal.
Sehingga, Pilkada Serentak 2020 ini perlu dikaji kembali soal waktu pelaksanaan yang tepat, agar tidak menimbulkan pemborosan keuangan pusat dan daerah. Karena pelaksanaan pilkada ini jauh dari kebutuhan pokok masyarakat di tengah pandemik Covid-19 ini.
Pilkada itu penting, kata Silaen, tapi jauh lebih penting menjamin tersedianya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat agar tetap bisa melanjutkan kehidupannya. Maka segala daya dan upaya pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota fokus membantu pemulihan ekonomi rakyat.
"Pemerintah harus mengkalkulasi, mengkaji serius pelaksanaan Pilkada 2020 ini, apa kebaikan dan mudaratnya. Kajian mendalam harus dilakukan atas segala dampak buruk pandemik Covid-19 dan berapa lama waktu dibutuhkan menuju kenormalan baru itu. Supaya roda ekonomi rakyat bisa berjalan lancar dan baik," tutur aktivis kepemudaan itu.
Pasalnya, ditegaskan Silaen, pemulihan ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk menjalankan masa 'normal baru' agar kembali normal, tidak akan pernah kembali baik jika tidak ditangani dengan baik pula.
"Rakyat butuh sandang, pangan tersedia (murah dan terjangkau) dalam rangka memasuki masa normal baru. Bukan pilkada, tapi makan minum rakyat Indonesia yang tidak akan bisa digantikan dengan hanya pelaksanaan pilkada serentak itu. Kalau Pilkada apakah lalu kehidupan rakyat langsung jadi baik?" tegas Silaen bertanya.
"Pilkada serentak itu tetap saja dilaksanakan, hanya waktunya perlu di- 'adjustment' agar tidak kontraproduktif di dalam pemulihan ekonomi. Pemerintah harus lakukan pengawasan atau monitoring yang ketat agar tidak terjadi penyimpangan (korupsi)," tandas Silaen.
