Berita

Presiden Iran, Hassan Rouhani/Net

Dunia

Kompak, Rusia-China Lindungi Iran Dari Sanksi AS Di DK PBB

RABU, 10 JUNI 2020 | 10:16 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia dan China dengan kompak membawa kasus sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap iran ke Dewan Keamanan PBB. Keduanya menulis surat terkait ancaman AS untuk memberikan snapback sanction kepada Iran.

Diberitakan oleh Reuters pada Rabu (10/6), Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi menuliskan surat kepada DK PBB dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Dalam surat yang ditulis pada 27 Mei tersebut dan dipublikasikan sekarang, keduanya menyebut AS telah bertindak konyol dan tidak bertanggung jawab karena mengancam Iran untuk memberikan sanksi berdasarkan perjanjian nuklir.


Ancaman tersebut dianggap konyol karena AS sendiri sudah keluar dari perjanjian tersebut sejak 2018.

"Ini benar-benar tidak dapat diterima," tulis Lavrov dalam surat tersebut.

AS sendiri dalam beberapa waktu terakhir mengancam akan memberikan kembali sanksi kepada Iran (snapback sanction) jika PBB tidak memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada Oktober tahun ini.

Embargo senjata sendiri diberlakukan PBB di berdasarkan perjanjian nuklir Iran, Joint Comprehensive Plan of Action, yang ditandatangani pada 2015.

"Amerika Serikat, yang tidak lagi menjadi peserta JCPOA (kesepakatan nuklir) setelah berjalan menjauh darinya, tidak memiliki hak untuk meminta Dewan Keamanan meminta snapback," tulis Wang dalam suratnya pada 7 Juni.

Dukungan Rusia dan China terhadap Iran di PBB sendiri memberikan pengaruh yang sangat besar mengingat keduanya merupakan anggota permanen yang memiliki hak veto.

Dutabesar AS untuk PBB, Kellu Craft mengungkapkan, draft resolusi terkait perpanjangan embargo senjata akan dirilis segera. Namun, jika Rusia dan China memblokir draft tersebut, maka AS akan melakukan snapback sanction.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya