PAPD: Negara Tidak Boleh Kalah Dari Pelaku Bisnis Kotor

Perhimpunan Advokat Pro Demokrasi (PAPD) prihatin dan menyayangkan terkait masih adanya kasus penguasaan tambang dan bisnis timah di Bangka Belitung yang beroperasi dengan cara-cara kotor dan tidak sehat.

Anggota PAPD, Agus Rihat P.  Manalu, mengatakan, praktik penguasaan dengan cara oligopoli dan kartel seperti ini harusnya sudah diberantas karena merugikan negara dan masyarakat, bisnis yang tidak berkembang dan hanya memguntungkan segelintir orang.

"Praktik kotor seperti ini akan merugikan dan menggerus pendapatan pemerintah pusat maupun daerah serta menutup peluang para wirausahawan lainnya. Negara tidak boleh kalah oleh para pelaku praktik bisnis kotor begini," ujar Agus Rihat, Selasa (9/6).

"Kita semua paham kok ada seperangkat aturan dan UU terkait bisnis tambang dan pengelolaan SDA Minerba. Artinya ini pelanggaran hukum, anehnya mengapa praktik seperti ini sudah lama berlangsung akan tetapi selama ini terkesan 'aman terlindungi'," ucapnya melanjutkan.

Bagi masyarakat Babel, timah adalah penyumbang dan penyokong utama perekonomian selain komoditas pertanian dan lainnya. Artinya perekonomian Babel masih sangat tergantung oleh timah, sangat strategis bagi pemda dan pusat.

"Berdasarkan info yang kami terima pemain utama di sektor ini dengar-dengar diduga adalah suami dari artis sinetron terkenal tanah air. Ada dugaan, dia adalah orang yang bisa mengatur mana perusahaan penambangan timah yang bisa terus berbisnis dan mana yang harus 'dimatikan'," tutur Agus Rihat.

Jika hal ini dibiarkan berlarut, sehingga terkesan ada "kesengajaan dan pembiaran" pelanggaran oligopoli dan kartel dalam penguasaan bisnis timah di Babel, maka PAPD bersama-sama masyarakat Babel dengan senang hati akan membackup perjuangan masyarakat Babel.

"Kami akan bersama-sama untuk meruntuhkan oligarki dan praktik oligopoli antara penguasa dan pengusaha kotor yang hanya membuat bangsa dan negara ini miskin tetapi memperkaya segelintir orang tertentu," tutup Agus Rihat.