Berita

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyebut keluarga tenaga medis yang jadi garda terdepan menangani corona dapat prioritas masuk sekolah negeri/Istimewa

Nusantara

Pemprov Jabar Akan Prioritaskan Keluarga Tenaga Kesehatan Masuk Sekolah Negeri

SELASA, 09 JUNI 2020 | 08:14 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemerintah Provinsi Jawa Barat punya cara khusus untuk mengapresiasi dan berterima kasih kepada para tenaga kesehatan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19.

Caranya, Pemprov akan memprioritaskan keluarga tenaga kesehatan (nakes) untuk masuk ke sekolah negeri dalam masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

“Pertama kita ada apresiasi kepada keluarga tenaga kesehatan yang mengurusi Covid-19 ya, tapi bukan tenaga kesehatan semuanya. Jadi Dinas Pendidikan atas restu dari saya, ada prioritas masuk ke sekolah negeri (untuk keluarga nakes),” ucap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (8/6).


“Salah satu yang minimal bisa kami berikan apresiasi selain dalam bentuk uang atau insentif adalah kemudahan dalam PPDB bagi anak dan keluarganya,” tambah Emil, sapaan akrabnya.

Meski tak mengungkapkan kuota yang disediakan, Emil memastikan kebijakan tersebut sudah diputuskan dan akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan Jabar.

“Kuotanya saya kurang hafal, bisa ditanya ke Dinas Pendidikan. Tapi bahwa kebijakan itu ada sudah kami putuskan,” tegasnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Selain itu, terkait dengan PPDB, Pemprov juga bakal menggratiskan biaya untuk tingkatan SMA dan SMK negeri. Tak hanya itu, murid dari keluarga tidak mampu di sekolah swasta pun akan dibantu oleh pemerintah.

“Sesuai urutan jadwalnya di tahun ajaran baru ini, SMA/SMK negeri itu gratis dari Pemprov Jawa Barat. Dan kepada yang warga tidak mampu di swasta kita juga ada biaya dari Pemprov Untuk meringankan dan menggratiskan pembelajaran di sekolah swasta,” jelasnya.

“Tolong disampaikan itu betul dan sudah dimulai di semester ini. Jadi, ada atau tidak ada Covid-19 rencana itu tetap ada. Jadi sebenarnya jangan dihubungankan ke Covid-19. Kalau ada yang masih nagih-nagih nanti kita tindaklanjuti,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya