Berita

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe/Net

Dunia

Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong, PM Shinzo Abe Tekankan Pentingnya China Tegakkan 'Satu Negara, Dua Sistem'

SENIN, 08 JUNI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah menyatakan posisinya terkait dengan UU keamanan nasional yang diberlakukan oleh China terhadap Hong Kong. Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pentingnya bagi China untuk menegakkan prinsip "satu negara, dua sistem".

Komentar tersebut disampaikan oleh Abe usai Jepang menolak bergabung mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengkritik China dengan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Alih-alih, pada Senin (8/6), Abe menyatakan keprihatinannya atas UU keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.


"Hong Kong adalah mitra yang sangat penting dalam hal ikatan ekonomi yang erat dan hubungan sosial," ujar Abe seperti dikutip Reuters.

"Penting bahwa sistem asli, 'satu negara, dua sistem', ditegakkan dan hal-hal berjalan dengan stabil dan demokratis," sambungnya.

Sebelum memberikan komentarnya, pada 28 Mei, Jepang juga sudah membuat pernyataan. Itu adalah sehari setelah parlemen China mengesahkan UU keamanan nasional. Jepang bahkan pada saat itu memanggil Dutabesar China untuk menyampaikan pandangan.

Kendati sudah memiliki posisi yang kuat, sumber pemerintah mengungkapkan, Jepang tidak berpartisipasi dalam pernyataan bersama karena kendala waktu yang cukup singkat.

"Jepang mengambil posisi untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara independen, dalam hal ini karena, pertama, kendala waktu, dan kedua, posisi dasar kami adalah kami menekankan upaya kami di G7," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan independen dan banyak negara yang menghargai hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan pendapat kami dengan cara ini secara langsung dan cepat ke China pada tingkat tinggi dan telah membuat pendapat kami cukup jelas bagi masyarakat internasional," papar Suga.

Di sisi lain, ketidakikutsertaan Jepang dalam pernyataan bersama sendiri diperkirakan karena hubungan Beijing dan Tokyo, mengingat pada April lalu, Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Meski kunjungan tersebut harus ditunda karena pandemik Covid-19.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya