Berita

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe/Net

Dunia

Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong, PM Shinzo Abe Tekankan Pentingnya China Tegakkan 'Satu Negara, Dua Sistem'

SENIN, 08 JUNI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah menyatakan posisinya terkait dengan UU keamanan nasional yang diberlakukan oleh China terhadap Hong Kong. Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pentingnya bagi China untuk menegakkan prinsip "satu negara, dua sistem".

Komentar tersebut disampaikan oleh Abe usai Jepang menolak bergabung mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengkritik China dengan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Alih-alih, pada Senin (8/6), Abe menyatakan keprihatinannya atas UU keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.


"Hong Kong adalah mitra yang sangat penting dalam hal ikatan ekonomi yang erat dan hubungan sosial," ujar Abe seperti dikutip Reuters.

"Penting bahwa sistem asli, 'satu negara, dua sistem', ditegakkan dan hal-hal berjalan dengan stabil dan demokratis," sambungnya.

Sebelum memberikan komentarnya, pada 28 Mei, Jepang juga sudah membuat pernyataan. Itu adalah sehari setelah parlemen China mengesahkan UU keamanan nasional. Jepang bahkan pada saat itu memanggil Dutabesar China untuk menyampaikan pandangan.

Kendati sudah memiliki posisi yang kuat, sumber pemerintah mengungkapkan, Jepang tidak berpartisipasi dalam pernyataan bersama karena kendala waktu yang cukup singkat.

"Jepang mengambil posisi untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara independen, dalam hal ini karena, pertama, kendala waktu, dan kedua, posisi dasar kami adalah kami menekankan upaya kami di G7," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan independen dan banyak negara yang menghargai hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan pendapat kami dengan cara ini secara langsung dan cepat ke China pada tingkat tinggi dan telah membuat pendapat kami cukup jelas bagi masyarakat internasional," papar Suga.

Di sisi lain, ketidakikutsertaan Jepang dalam pernyataan bersama sendiri diperkirakan karena hubungan Beijing dan Tokyo, mengingat pada April lalu, Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Meski kunjungan tersebut harus ditunda karena pandemik Covid-19.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Sisingamangaraja XII dan Cut Nya Dien Menangis Akibat Kerakusan dan Korupsi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:13

Firman Tendry: Bongkar Rahasia OTT KPK di Pemkab Bekasi!

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:40

Aklamasi, Nasarudin Nakhoda Baru KAUMY

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:23

Bayang-bayang Resesi Global Menghantui Tahun 2026

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:05

Ridwan Kamil dan Gibran, Dua Orang Bermasalah yang Didukung Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 23:00

Prabowo Harus jadi Antitesa Jokowi jika Mau Dipercaya Rakyat

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:44

Nasarudin Terpilih Aklamasi sebagai Ketum KAUMY Periode 2025-2029

Minggu, 28 Desember 2025 | 22:15

Pemberantasan Korupsi Cuma Simbolik Berbasis Politik Kekuasaan

Minggu, 28 Desember 2025 | 21:40

Proyeksi 2026: Rupiah Tertekan, Konsumsi Masyarakat Melemah

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:45

Pertumbuhan Kredit Bank Mandiri Akhir Tahun Menguat, DPK Meningkat

Minggu, 28 Desember 2025 | 20:28

Selengkapnya