Berita

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe/Net

Dunia

Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong, PM Shinzo Abe Tekankan Pentingnya China Tegakkan 'Satu Negara, Dua Sistem'

SENIN, 08 JUNI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah menyatakan posisinya terkait dengan UU keamanan nasional yang diberlakukan oleh China terhadap Hong Kong. Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pentingnya bagi China untuk menegakkan prinsip "satu negara, dua sistem".

Komentar tersebut disampaikan oleh Abe usai Jepang menolak bergabung mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengkritik China dengan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Alih-alih, pada Senin (8/6), Abe menyatakan keprihatinannya atas UU keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.


"Hong Kong adalah mitra yang sangat penting dalam hal ikatan ekonomi yang erat dan hubungan sosial," ujar Abe seperti dikutip Reuters.

"Penting bahwa sistem asli, 'satu negara, dua sistem', ditegakkan dan hal-hal berjalan dengan stabil dan demokratis," sambungnya.

Sebelum memberikan komentarnya, pada 28 Mei, Jepang juga sudah membuat pernyataan. Itu adalah sehari setelah parlemen China mengesahkan UU keamanan nasional. Jepang bahkan pada saat itu memanggil Dutabesar China untuk menyampaikan pandangan.

Kendati sudah memiliki posisi yang kuat, sumber pemerintah mengungkapkan, Jepang tidak berpartisipasi dalam pernyataan bersama karena kendala waktu yang cukup singkat.

"Jepang mengambil posisi untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara independen, dalam hal ini karena, pertama, kendala waktu, dan kedua, posisi dasar kami adalah kami menekankan upaya kami di G7," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan independen dan banyak negara yang menghargai hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan pendapat kami dengan cara ini secara langsung dan cepat ke China pada tingkat tinggi dan telah membuat pendapat kami cukup jelas bagi masyarakat internasional," papar Suga.

Di sisi lain, ketidakikutsertaan Jepang dalam pernyataan bersama sendiri diperkirakan karena hubungan Beijing dan Tokyo, mengingat pada April lalu, Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Meski kunjungan tersebut harus ditunda karena pandemik Covid-19.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya