Berita

Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe/Net

Dunia

Soal UU Keamanan Nasional Hong Kong, PM Shinzo Abe Tekankan Pentingnya China Tegakkan 'Satu Negara, Dua Sistem'

SENIN, 08 JUNI 2020 | 16:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jepang telah menyatakan posisinya terkait dengan UU keamanan nasional yang diberlakukan oleh China terhadap Hong Kong. Perdana Menteri Shinzo Abe menekankan pentingnya bagi China untuk menegakkan prinsip "satu negara, dua sistem".

Komentar tersebut disampaikan oleh Abe usai Jepang menolak bergabung mengeluarkan pernyataan bersama untuk mengkritik China dengan Inggris, Amerika Serikat, dan negara-negara lain.

Alih-alih, pada Senin (8/6), Abe menyatakan keprihatinannya atas UU keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.


"Hong Kong adalah mitra yang sangat penting dalam hal ikatan ekonomi yang erat dan hubungan sosial," ujar Abe seperti dikutip Reuters.

"Penting bahwa sistem asli, 'satu negara, dua sistem', ditegakkan dan hal-hal berjalan dengan stabil dan demokratis," sambungnya.

Sebelum memberikan komentarnya, pada 28 Mei, Jepang juga sudah membuat pernyataan. Itu adalah sehari setelah parlemen China mengesahkan UU keamanan nasional. Jepang bahkan pada saat itu memanggil Dutabesar China untuk menyampaikan pandangan.

Kendati sudah memiliki posisi yang kuat, sumber pemerintah mengungkapkan, Jepang tidak berpartisipasi dalam pernyataan bersama karena kendala waktu yang cukup singkat.

"Jepang mengambil posisi untuk melakukan apa yang harus dilakukan secara independen, dalam hal ini karena, pertama, kendala waktu, dan kedua, posisi dasar kami adalah kami menekankan upaya kami di G7," ujar sumber tersebut.

Sementara itu, Kepala Sekretaris Kabinet, Yoshihide Suga mengatakan, pihaknya sudah memberikan pandangan independen dan banyak negara yang menghargai hal tersebut.

"Kami telah menyampaikan pendapat kami dengan cara ini secara langsung dan cepat ke China pada tingkat tinggi dan telah membuat pendapat kami cukup jelas bagi masyarakat internasional," papar Suga.

Di sisi lain, ketidakikutsertaan Jepang dalam pernyataan bersama sendiri diperkirakan karena hubungan Beijing dan Tokyo, mengingat pada April lalu, Presiden Xi Jinping dijadwalkan akan berkunjung ke Jepang. Meski kunjungan tersebut harus ditunda karena pandemik Covid-19.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya