Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Komisi I DPR RI Minta Kemhan Dan TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh Tekait Jatuhnya Helikopter MI 17 Di Kendal

MINGGU, 07 JUNI 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jatuhnya helikopter MI 17 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 di Desa Wonorejo, Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada Sabtu (6/6) harus diinvestigasi secara menyeluruh.

Pasalnya, kecelakaan tersebut adalah yang kedua kalinya yang menimpa helikopter jenis tersebut. Tahun lalu, helikopter MI 17 jatuh di Papua.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta agar Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan laporan lengkap mengenai kecelakaan tersebut kepada DPR.


"Bulan Juli 2019 Helikopter MI 17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua  dan kemarin di Kendal, Jawa Tengah. Ini jelas harus dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena TNI Kita banyak pakai heli jenis ini," tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (7/6).

"Saya mohon kepada Panglima TNI, mengingat rentan dan pentingnya Alutsista TNI, agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan Alutsista. Jangan sampai ada yg kurang sedikitpun dan semoga tidak ada kecelakaan lagi ke depan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kharis juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya empat personel TNI AD dan lima lainnya yang terluka dalam kecelakaan tersebut.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan," tuturnya.

Sementara itu, helikopter MI 17 merupakan alutsista buatan Rusia yang paling banyak digunakan oleh TNI AD dalam melakukan misi latihan maupun pengiriman logistik dan pasukan.

MI 17 juga tidak hanya digunakan untuk operasi militer, namun juga operasi SARS dan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Pemkot Bogor Kini Punya Gedung Pusat Kegawatdaruratan

Senin, 29 Desember 2025 | 10:12

Dana Tunggu Hunian Korban Bencana Disalurkan Langsung oleh Bank Himbara

Senin, 29 Desember 2025 | 10:07

1.392 Personel Gabungan Siap Amankan Aksi Demo Buruh di Monas

Senin, 29 Desember 2025 | 10:06

Pajak Digital Tembus Rp44,55 Triliun, OpenAI Resmi Jadi Pemungut PPN Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 10:03

Ketum KNPI: Pelaksanaan Musda Sulsel Sah dan Legal

Senin, 29 Desember 2025 | 09:51

Bukan Soal Jumlah, Integritas KPU dan Bawaslu Justru Terletak pada Independensi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:49

PBNU Rukun Lagi Lewat Silaturahmi

Senin, 29 Desember 2025 | 09:37

PDIP Lepas Tim Medis dan Dokter Diaspora ke Lokasi Bencana Sumatera

Senin, 29 Desember 2025 | 09:36

Komisi I DPR Desak Pemerintah Selamatkan 600 WNI Korban Online Scam di Kamboja

Senin, 29 Desember 2025 | 09:24

Pengakuan Israel Atas Somaliland Manuver Berbahaya

Senin, 29 Desember 2025 | 09:20

Selengkapnya