Berita

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari/Net

Politik

Komisi I DPR RI Minta Kemhan Dan TNI Lakukan Investigasi Menyeluruh Tekait Jatuhnya Helikopter MI 17 Di Kendal

MINGGU, 07 JUNI 2020 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Jatuhnya helikopter MI 17 milik TNI AD dengan nomor registrasi HA 5141 di Desa Wonorejo, Kaliwungu Kabupaten Kendal, pada Sabtu (6/6) harus diinvestigasi secara menyeluruh.

Pasalnya, kecelakaan tersebut adalah yang kedua kalinya yang menimpa helikopter jenis tersebut. Tahun lalu, helikopter MI 17 jatuh di Papua.

Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, meminta agar Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI melakukan investigasi menyeluruh dan memberikan laporan lengkap mengenai kecelakaan tersebut kepada DPR.


"Bulan Juli 2019 Helikopter MI 17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua  dan kemarin di Kendal, Jawa Tengah. Ini jelas harus dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena TNI Kita banyak pakai heli jenis ini," tegas Kharis dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (7/6).

"Saya mohon kepada Panglima TNI, mengingat rentan dan pentingnya Alutsista TNI, agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan Alutsista. Jangan sampai ada yg kurang sedikitpun dan semoga tidak ada kecelakaan lagi ke depan," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kharis juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya empat personel TNI AD dan lima lainnya yang terluka dalam kecelakaan tersebut.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan," tuturnya.

Sementara itu, helikopter MI 17 merupakan alutsista buatan Rusia yang paling banyak digunakan oleh TNI AD dalam melakukan misi latihan maupun pengiriman logistik dan pasukan.

MI 17 juga tidak hanya digunakan untuk operasi militer, namun juga operasi SARS dan untuk menjangkau daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya