Daripada Kirim Pesan Bias, Jokowi Lebih Baik Buat Kebijakan Antisipasi Pengacau Program Ekonomi

Ada cara yang lebih efektif dilakukan Presiden Joko Widodo dalam memastikan program pemulihan ekonomi nasional berjalan tanpa korupsi, ketimbang mengirim pesan bias ke penegak hukum

Menurut dosen komunikasi Universitas Telkom, Dedi Kurnia Syah, pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kepada pihak penegak hukum seperti KPK, BPKP, dan Jaksa Agung sangat dilematis.

Padahal, sambung Dedi, ada cara efektif yang bisa dilakukan Jokowi, yaitu dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk membuat kebijakan.

"Ini dilematis, jika benar Presiden mengetahui ada pihak yang tidak loyal, harusnya tidak perlu mengirim pesan bias ke penegak hukum, karena presiden punya kekuasaan, cukup dengan mengambil kebijakan yang memungkinkan pengacau tidak memiliki akses," ujar Dedi Kurnia Syah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

Sehingga, kata Dedi, jika presiden hanya mengembangkan opini, maka publik akan menilai bahwa presiden sendirilah yang terlibat konflik tersebut.

"Jika kemudian Presiden justru berwacana dan mengembangkan opini, maka publik akan memahami jika Presiden terlibat konflik yang dia sendiri tidak dapat menangani, tentu ini riskan sekali," pungkas Dedi.